Heru Budi Ungkap DKI Gelontorkan Rp18,96 T untuk Program Pengentasan Kemiskinan

Pj Gubernur Heru Budi Hartono
Pj Gubernur Heru Budi Hartono | Ist

FORUM KEADILAN – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran senilai Rp18,96 triliun untuk program pengentasan kemiskinan.

Menurut Budi, alokasi anggaran sebesar ini hanya ada di Jakarta, tak ada di kota-kota lain di Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Penanggulangan kemiskinan perkotaan mengalokasikan Rp18,96 triliun untuk pengentasan kemiskinan,” ujar Heru di International Mayors Forum (IMF) 2024 di Grand Hyatt Jakarta, Selasa, 2/7/2024.

Ia mengatakan anggaran pengentasan kemiskinan tersebut salah satunya dalam rangka mengimplementasikan program Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam rencana pembangunan daerah.

Implementasi ini misalnya dalam bentuk subsidi transportasi umum hingga bantuan makanan tambahan untuk anak-anak.

“Dan dukungan finansial untuk pendidikan serta kesehatan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan Kartu Jakarta Sehat,” jelasnya.

Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen mengurangi kelaparan dengan mendorong semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Hal ini dilakukan melalui berbagai inisiatif praktik pertanian perkotaan atau urban farming, menjaga stok pangan melalui peranan Badan Usaha Milik Daerah Food Station Cipinang Jaya, hingga melaksanakan program sembako murah di Kelurahan di Jakarta.

Heru menyebut pemberian sembako murah rutin dilakukan hampir setiap dua hari sekali di berbagai kelurahan.

“Harapannya agar kebutuhan dasar pangan dipenuhi dengan harga terjangkau di tengah melambungnya harga pangan dunia. Sekaligus memastikan semua penduduk memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi,” lanjutnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta juga menciptakan kota komunitas yang berkelanjutan dan menurut data PBB pada 2018, sebanyak 55 persen populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan.

Angka ini perkirakan akan terus meningkat hingga 68 persen pada 2050.Kementerian PUPR

Budi menyebut wilayah perkotaan menjadi daya tarik sebagai tujuan penghidupan, sehingga wilayah perkotaan perlu untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan, termasuk Jakarta.

“Kami melakukan berbagai program seperti penataan kampung kumuh, pembangunan rumah susun sederhana, dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat para prasejahtera untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” sambungnya.

Lalu, Pemprov DKI memperbaiki sarana prasarana dan membangun rumah susun yang cukup besar dan luar.

Jakarta, kata Budi, terus berkomitmen untuk meningkatkan ruang terbuka hijau hingga 30 persen pada 2030 dan capaian ruang terbuka hijau Jakarta pada 2023 sebanyak 5,21 persen dari 3354 hektare.

Pemprov DKI sudah menanam sekitar 287.000 pohon, 138.000 mangrove dan 8,8 juta tanaman sepanjang 2023/2024 dengan bertujuan meningkatkan ruang terbuka hijau.

“Hal ini kami lakukan selama kami menjabat sebagai Pj gubernur, tahun 2023-2024, terutama di daerah yang sebelumnya kekurangan ruang hijau, guna meningkatkan lingkungan perkotaan dan kualitas hidup,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan kelayakan hunian kota dengan mengendalikan banjir yaitu melalui sinergi bersama Kementerian PUPR dan melaksanakan percepatan pembangunan tanggul pengaman pantai atau NCICD untuk melindungi pesisir Jakarta dari kenaikan muka air laut.*