Menkominfo Budi Arie Didesak Mundur Buntut PDN Diretas, Projo: Serangan Terjadi, Masa Disuruh Kabur?
FORUM KEADILAN – Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) mengaku mempertanyakan terkait desakan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie agar segera mundur dari jabatannya.
Desakan ini muncul setelah adanya serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN).
Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Panel Barus, menyebut bahwa pada saat ini Indonesia sedang menghadapi serangan siber dari berbagai penjuru dan Budi Arie berperan sebagai komandan yang harus memimpin pertempuran ini.
Oleh karena itu, menurutnya tak selayaknya komandan tempur meninggalkan arena pertempuran ketika wilayah yang dilindunginya mendapatkan serangan.
“Logika sederhananya, kalau saya diminta oleh presiden untuk memimpin pertempuran, masak di saat serangan terjadi masak disuruh kabur? Gitu loh logikanya. Ini serangan terjadi, masa kita disuruh kabur?” ucap Panel di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 28/6/2024.
Panel menyatakan bahwa Budi Arie mempunyai tanggung jawab besar di tengah kondisi ini dan bila disuruh mundur, situasi ini akan malah menambah parah karena tidak adanya komandan.
“Ini perang terjadi, kita diserang, lalu komandan perangnya disuruh kabur. Ini kan logic ini. Kalau saya pribadi sebagai komandan, saya akan hadapi ini serangannya. Masa iya kabur dari medan tempur? Logicnya seperti itu,” lanjutnya.
Diketahui, buntut dari serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 muncul petisi yang menuntut Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi, yang juga pengelola PDNS 2 Surabaya, mundur dari jabatannya.
Petisi ini dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet dengan Judul “PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!” dan dimuat di situs Change.org.
Dalam petisi tersebut, SAFEnet menilai bahwa Menkominfo harus bertanggung jawab terhadap serangan ransomware yang terjadi di PDNS 2 Surabaya, terutama Kominfo adalah lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamananya.
“Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini,” tulis petisi SAFEnet.
Lalu, SAFEnet meminta kepada Kominfo dan BSSN harus mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara yang saat ini digunakan.
“Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!” lanjut isi petisi tersebut.*
