FORUM KEADILAN – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengkonfirmasi mengenai isu terjadinya kebocoran data kembali yang terkait dengan Indonesia Automatic Finger Identification System (Inafis). Walaupun demikian, pihaknya mengatakan bahwa kebocoran data ini tidak akan mempengaruhi kinerja dari Polri.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian menjelaskan, sistem yang dijalankan Kepolisian masih berjalan dengan baik walaupun diterpa kabar kebocoran dari Inafis.
“Kami yakinkan bahwa sistem mereka berjalan dengan baik,” ujar Hinsa, Senin, 24/6/2024.
Di samping itu, kebocoran data ini hanya terjadi pada data-data lama yang belum diperbaharui. Tetapi, pihaknya akan melakukan investasi lebih lanjut bersama dengan Polri.
“Ini sudah kami konfirmasi dengan kepolisian, bahwa itu adalah data-data lama mereka yang diperjualbelikan di dark web itu,” pungkasnya.
Diketahui, awal mula informasi viral ini bermula di media sosial X yang diunggah oleh @MurtadhaOne1
Berdasarkan postingan yang diunggah oleh akun tersebut, tertulis tanggal 6-6-2024 yang berisikan ‘Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah suatu kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan perhubungan, dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi‘.
“Data BAIS, INAFIS dan Kemenhub Dijual di Dark Web, Harganya 1.000 – 7.000 Dolar AS. Ternyata keamanan siber bangsa ini memang lemah meski sudah punya lembaga bernama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” tulis akun @MurtadhaOne1 dikutip Selasa, 25/6/2024.
Di samping itu, akun @FalconFeedsio menjelaskan bahwa terjadi pelanggaran data dari badan intelijen Indonesia yang mencakup file sampel lengkap hingga tersedia untuk dijual.
Ia mengatakan bahwa pelanggaran data ini terjadi kedua kalinya setelah tahun 2021 lalu. Tetapi, bedanya, data internal badan intelijen negara disusupi oleh kelompok Tiongkok.
“MoonzHaxor, salah satu anggota terkemuka Breach Forums, telah mengunggah file dari Badan Intelijen Strategis (Badan Intelijen Strategis Militer Indonesia),” tulisnya.
“Kebocoran tersebut mencakup file sampel, dengan kumpulan data lengkap tersedia untuk dijual. Pelanggaran ini menyusul insiden serupa pada tahun 2021 di mana jaringan internal Badan Intelijen Negara disusupi oleh kelompok Tiongkok,” jelasnya.*
