Kemendikbud Kritik Penggunaan Anggaran Pendidikan untuk Sekolah Kedinasan

Kemendikbud Ristek
Kemendikbud Ristek

FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbudristek Suharti memberikan kritikan penggunaan anggaran fungsi pendidikan untuk mendanai sekolah kedinasan yang masih berjalan hingga pada saat ini.

Suharti menilai praktik itu melanggar Undang-undang Dasar (UUD) dan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Bacaan Lainnya

“Karena menurut Undang-undang pendidikan kedinasan itu justru tidak boleh masuk sebagai anggaran fungsi pendidikan itu pertama,” ujar Suharti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19/6/2024.

“(Melanggar) UUD dan juga UU sisdiknas yang kemudian ada keputusan MK tahun 2007,” lanjutnya.

Menurutnya, tidak seharusnya anggaran fungsi pendidikan dengan besaran 20 persen dari APBN yang juga digunakan untuk membiayai sekolah kedinasan.

Ia juga menyinggung beberapa sekolah kedinasan dari institusi Polri dan BIN yang selama ini masih menggunakan anggaran fungsi pendidikan.

“Jadi harusnya yang seperti di BIN di Polri dan sebagainya tadi harusnya tidak masuk di 20 persen anggaran belanja pemerintah untuk fungsi pendidikan,” katanya.

Sebelumnya diketahui, penggunaan anggaran fungsi pendidikan untuk kampus Kementerian (Pendidikan kedinasan) juga sempat disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan pihaknya menemukan anggaran fungsi pendidikan lebih banyak dialokasikan untuk sekolah kedinasan.

“Kita lihat berapa sih yang ke mahasiswa PTN? Ternyata cuma Rp7 triliun, sementara Rp32 triliun ada di perguruan tinggi yang diselenggarakan kementerian/lembaga,” ujar Pahala Jumat, 14/6/2024.

Diketahui pemerintah menyediakan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen pada APBN 2024.

Anggaran tersebut dibagi atas alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan anggaran pendidikan tahun 2023 yang mencapai Rp612,2 triliun.

Kemendikbudristek memberikan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp25 triliun untuk program 2025 dari pagu indikatif sebesar Rp83,19 triliun.*