Kementerian dan Lembaga Ramai-ramai Minta Tambahan Anggaran Amankan Proyek Jokowi?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peluncuran program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (PPDS RSPPU) di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, Senin, 6/5/2024. | Dok - Humas Setkab/Jay
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peluncuran program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (PPDS RSPPU) di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, Senin, 6/5/2024. | Dok - Humas Setkab/Jay

FORUM KEADILAN – Sejumlah kementerian hingga lembaga mengajukan penambahan pagu anggaran kepada pemerintah. Di antara mereka yang mengajukan penambahan tersebut adalah Sekretaris Kabinet, Kementerian Kelautan, Kementerian Keuangan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu alasannya meminta tambahan pagu anggaran untuk biaya pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga menjaga kestabilan ekonomi dan pertahanan.

Bacaan Lainnya

Penambahan anggaran tersebut terbilang riuh di tengah-tengah banyaknya kebutuhan Indonesia ke depannya. Seperti pembangunan megaproyek IKN, realisasi janji pemerintahan selanjutnya, hingga beberapa project lanjutan.

Guru Besar Ekonomi Politik Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Didin S Damanhuri mengatakan, penambahan pagu anggaran tersebut seperti memperlihatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menginginkan proyek strategis ‘miliknya’ dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya.

“Agar proyek-proyek besar Presiden Jokowi dalam masa transisi ini untuk dijamin tidak turun. Apakah itu menyangkut IKN, pembangunan infrastruktur yang direncanakan. Pokoknya proyek yang diobsesikan Presiden Jokowi lah,” katanya kepada Forum Keadilan, Sabtu 15/6/2024.

Oleh karena itu, kata Didin, Menteri Keuangan Sri Mulyani sepertinya mengadopsi asumsi proyeksi kerangka makro ekonomi pokok-pokok kebijakan fiskal (KMEPKF).

Sehingga, di pemerintahan baru jika dibiarkan defisit anggaran mencapai tiga persen dengan proyek-proyek presiden lama tetap dipertahankan, maka akan menciptakan tekanan terhadap ruang fiskal.

Seperti dilansir dari situs resmi Bank Indonesia (BI), Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2024 menurun. Posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 403,9 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan IV 2023 yang sebesar 408,5 miliar dolar AS.

Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,02 persen (yoy), setelah tumbuh 3,0 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.

“Ini (pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka) keberatan. Dengan ruang fiskal yang sempit, di mana proyek presiden lama harus tetap jalan dengan jaminan utang naik. Masalahnya, Presiden Jokowi tidak menyusun satu review terhadap kabinet ini dengan dampak utang terbesar sepanjang masa,” tegasnya.

Didin menuturkan, antara pemerintahan lama dan baru terjadi gesekan terhadap alokasi anggaran. Pasalnya, pemerintahan baru seperti ingin mengalokasikan anggaran yang lebih rasional.

Ekonom Partai Buruh Gede Sandra juga mengungkapkan hal yang sama. Kata Gede, penambahan pagu anggaran yang diajukan kementerian dan lembaga tergolong tak masuk akal. Sebab, masa jabatan kabinet pemerintahan yang lama akan segera berakhir.

“Jangan-jangan ada rente yang mereka incar. Apalagi sekarang sedang dinilai negatif, seharusnya dipotong dong bukan ditambah. Publik kan jadi curiga, jangan-jangan ini aji mumpung,” katanya kepada Forum Keadilan, Sabtu.

Gede meyakini, jika pagu anggaran yang diajukan beberapa kementerian dan lembaga disetujui maka akan mengganggu ruang fiskal pemerintahan selanjutnya.

“Seharusnya gerakan-gerakan yang seolah-olah mensabotase pemerintahan Prabowo-Gibran seperti ini bisa menjadi perhatian publik,” tutupnya.*

Laporan Merinda Faradianti