Hakim Pertimbangkan Buka Blokir Rekening SYL

Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 12/6/2024 | Merinda Faradianti/Forum Keadilan
Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 12/6/2024 | Merinda Faradianti/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh mengambil sikap mempertimbangkan permohonan eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk membuka blokir rekening miliknya dan istri Ayun Sri Harahap.

Permohonan tersebut disampaikan SYL melalui kuasa hukumnya Djamaludin Koedoeboen. Pengajuan pembukaan blokir rekening itu dilakukan SYL secara tertulis dan telah diserahkan kepada majelis hakim.

Bacaan Lainnya

“Terkait dengan apa yang pernah dimohonkan oleh klien kami, soal pembukaan rekening untuk menafkahi kehidupan keluarga, maka mohon berkenan kami akan menyampaikan suratnya kepada Yang Mulia untuk dipertimbangkan,” kata Djamaluddin di sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 12/6/2024.

Djamaluddin menegaskan, rekening tersebut murni hanya berisi gaji SYL dan istrinya. Dia mengklaim rekening itu tidak berkaitan dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi yang diperkarakan dalam sidang ini.

“Kami lampirkan juga semua print out, bahkan juga rekening bank yang membuktikan bahwa rekening sebagaimana yang kami mohonkan untuk dibukakan itu. Rekening itu tidak ada sangkut-paut dengan dugaan kejahatan tindak pidana yang tengah berjalan saat ini,” tegasnya.

Hakim ketua mengatakan bahwa jaksa KPK perlu mencocokkan rekening SYL yang diminta dibuka dengan barang bukti dalam kasus tersebut. Dia mengatakan majelis hakim akan segera mengambil sikap terhadap permohonan tersebut.

SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar. Selain membayar gaji pembantu, para pejabat Kementan juga harus patungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan SYL lainnya.

Atas perbuatannya itu, SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau huruf f atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.*

Laporan Merinda Faradianti