FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku akan kualat kalau tidak hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku.
Menurut Hasto, kehadirannya ke KPK sebagai langkah mendukung penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya, lanjut dia, dunia hukum di Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan yang serius terlebih dalam pelaksanaan Pemilu 2024 lalu.
“Ya, kami ini, kan, partai yang sah menurut hukum, partai yang terus membangun supremasi hukum, meskipun dengan pemilu kemarin, supremasi hukum ini menghadapi suatu tantangan yang sangat serius. Saya akan datang, dengan tanggung jawab sebagai warga negara, siap memenuhi panggilan,” kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 6/6/2024.
Terlebih, kata Hasto, KPK lahir di era kepemimpinan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Apalagi KPK ini didirikan oleh Bu Megawati, kualat saya kalo enggak hadir, maka saya akan hadir,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi apakah dirinya sudah mendapat undangan dari KPK, Hasto mengaku hingga saat ini belum menerima undangan tersebut. Meski begitu, ia memastikan bakal hadir jika diminta memberikan kesaksian dalam kasus Harun Masiku.
“Belum, tetapi kalau dapat informasi dari media nanti Senin saya kosongin untuk hadir di panggilan itu,” ujarnya.
Soal adanya anggapan politisasi hukum karena secara bertubi-tubi dipanggil aparat penegak hukum (setelah dipanggil Polda Metro Jaya pada Selasa lalu, kini ia dipanggil KPK), Hasto tak menampik hal tersebut. Namun, sebagai warga negara yang baik dirinya tetap akan memenuhi panggilan KPK.
“Ya ada yang mengatakan kepada saya itu double pressure, karena ketika saya dipanggil di Polda, saya itu juga diumumkan panggilan KPK. Tetapi bagi saya itu bukan double pressure, bagi saya itu tanggung jawab sebagai warga negara yang harus saya wujudkan sebagai konsistensi taat hukum,” tuturnya.
“Yang panggil Polda saya datang, yang manggil KPK saya datang,” pungkasnya.
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 10 Juni 2024.
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk menggali informasi terkait Harun Masiku, mantan kader PDIP yang menjadi tersangka kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk hadir di gedung Merah Putih pada Senin, 10 Juni 2024,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dihubungi wartawan, Kamis, 6/6.
“Dipanggil untuk perkara tersangka HM (Harun Masiku),” sambung Ali.
Ali mengatakan bahwa pemanggilan terhadap Hasto akan dimulai pada pukul 10 WIB.
“Kami berharap yang bersangkutan hadir sesuai jadwal pemanggilan dimaksud,” katanya.*
Laporan M. Hafid
