FORUM KEADILAN – DPP PDI Perjuangan (PDIP) sudah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada sosok yang akan diusung di Pilkada serentak 2024. Selain rekomendasi, PDIP juga memberikan pelatihan kepada mereka.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat menjawab awak media di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 6/6/2024.
“Kami juga sudah keluarkan (rekomendasi) bahkan juga sudah dilakukan pelatihan-pelatihan jadi Pilkada terus caranya adalah daerah-daerah yang bisa maju sendiri kami prioritaskan,” kata Hasto.
Menurut Hasto, PDIP sudah memberikan arahan mengenai prioritas partai dalam menghadapi Pilkada 2024 pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP beberapa waktu lalu.
“Kemudian dalam Rakernas sudah dibahas daerah-daerah yang di bawah 10 persen. Itu kalau ada kader yang maju kita dorong untuk kerja sama politik dan kemudian antara 11 sampai 19 persen itu juga didorong untuk segera membangun kerja sama dan melihat bahwa PDIP ini memiliki militansi tinggi dan juga dipercaya rakyat menang pemilu 3 kali berturut-turut maka dengan modal penambahan kursi yang ada di DPRD tingkat kabupaten/kota ini menjadi dasar dalam membangun kerja sama,” ungkapnya.
Hasto juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mencermati setidaknya lima daerah strategis di Pilkada 2024.
“Beberapa daerah-daerah strategis dicermati kami sudah menyelesaikan ada sekitar lima provinsi untuk level gubernur. Tapi daerah-daerah yang lain terus tiap minggu kami godok,” katanya.
Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyampaikan setidaknya sudah ada 70 rekomendasi dukungan diberikan partainya untuk kabupaten/kota di Pilkada 2024, salah satunya di Surabaya.
“Sudah ada, jadi surat-surat tugas contohnya surabaya itu pasangannya tetap, itu Pak Eri Cahyadi dan wakilnya Armuji. Dan kemudian di Kabupaten Trenggalek itu juga sudah dikeluarkan, kemudian di beberapa wilayah di Kalimantan, Kutai Kartanegara itu sudah banyak, maka ada 70,” kata dia.
Adapun untuk wilayah seperti Jakarta masih akan dicermati. Kemudian Jawa Tengah masih dipetakan, lalu Bali juga masih dilakukan pencermatan.*
Laporan M. Hafid
