Maruarar Siahaan Sebut Putusan MA Bertentangan dengan UU

Eks Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan saat ditemui usai persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin, 3/6/2024 | Syahrul Baihaqi/Forum Keadilan
Eks Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan saat ditemui usai persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin, 3/6/2024 | Syahrul Baihaqi/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Eks Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan merespons soal putusan Mahkamah Agung (MA) terkait ambang batas usia minimal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang saat ini menjadi sorotan masyarakat.

Menurut Maruarar, putusan tersebut saling bertolak belakang atau contradictio in terminis karena ketentuan itu tidak disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu dan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020.

Bacaan Lainnya

“Karena kalau ukurannya calon itu diukur 30 tahun pada saat pelantikan, pada saat pelantikan dia bukan calon lagi. Ini lah yang saya katakan contradictio in terminis, karena itu sederhana sekali, nggak usah lah berteori gitu,” ucap Maruarar saat ditemui usai persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin, 3/6/2024.

Lebih lanjut, Maruarar mengatakan, apabila MA menafsirkan pada saat ‘pelantikan’, maka pasangan tersebut bukan lagi calon pasangan, melainkan pasangan terpilih.

“Tapi kalo MA pakai ukuran saat pelantikan, dia bukan lagi calon pasangan, melainkan pasangan terpilih,” tuturnya

“Dengan seperti itu saya agak sedih melihat putusan itu. Terlalu bersemangat tapi apa namanya,” lanjutnya.

Ketika ditanyai putusan ini menguntungkan untuk akan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep yang disinyalir akan maju sebagai calon gubernur, Maruarar menyebut seluruh dunia telah tahu.

“Kita nggak usah ikutan itu. Sudah seluruh dunia tahu. Mau diapain lagi? Dan bapak itu setuju. Kalo saya jadi bapak (presiden) ‘hei jangan bikin susah kita’. Tapi bapak itu setuju kan? Mau diapain lagi. Tidak usah dibicarakan lagi. Kita tunggu apa yang terjadi,” katanya.

Sebelumnya, MA meminta KPU untuk mencabut PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur batas usia calon gubernur dan wakil gubernur, minimal 30 tahun pada saat pendaftaran. Namun, dalam putusannya MA mengubah ketentuan tersebut menjadi 30 tahun pada saat pelantikan.

Dengan begitu, ketentuan ambang batas usia minimal baru berlaku ketika orang tersebut dilantik sebagai kepala daerah, bukan saat ditetapkan sebagai pasangan calon.

Putusan ini diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Yulius serta Hakim Agung Cerah Bangun dan Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi sebagai anggota majelis.*

Laporan Syahrul Baihaqi