Mahfud MD Kritik Kebijakan Tapera, Minta Pemerintah Pertimbangkan

Menko Polhukam Mahfud MD | Ist
Mahfud MD | Ist

FORUM KEADILAN – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan kritikan mengenai rencana pemerintah yang memotong gaji setiap pekerja di sektor formal untuk pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Kritikan ini disampaikan oleh Mahfud MD dikutip melalui akun X resminya, pada Kamis, 30/5/2024.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah perlu betul-betul mempertimbangkan suara publik tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kalau tidak ada kebijakan jaminan betul-betul akan mendapat rumah dari pemerintah bagi penabung, maka hitungan matematisnya memang tidak masuk akal,” jelasnya.

Ia sendiri mencontohkan seseorang yang mendapatkan gaji Rp5 juta per bulan. Bila mereka menabung 30 tahun dengan potongan sekitar 3% per bulan, maka nilainya hanya akan sekitar Rp100 juta.

“Untuk sekarang pun Rp100 juta takkan dapat rumah apalagi 30 tahun yang akan datang, ditambah bunganya sekali pun,” lanjutnya.

Kemudian, Mahfud memberikan contoh orang yang mendapatkan diatas Rp10 juta pun dalam 30 tahun akan terkumpul hanya sekitar Rp225 juta. Pada 30 tahun yang akan datang sulit untuk mendapatkan rumah.

“Sekarang pun sulit dapat rumah dengan uang Rp225 juta. Ada pun orang yang gajinya Rp15 juta misalnya lebih baik dibiarkan untuk mengambil kredit perumahan (KPR) sendiri sejak sekarang ke bank-bank Pemerintah. Mungkin jatuhnya malah lebih murah daripada menabung 3% per bulan,” terangnya Mahfud.

“Apa ada kebijakan yang menjamin para penabung untuk betul-betul dapat rumah? Penjelasan tentang ini yang ditunggu publik,” sambungnya.

Tetapi, ia sendiri memahami mengenai potongan tabungan 3% per bulan untuk Tapera ada bunganya. Namun, akumulasi bunga tersebut sepertinya tak akan punya arti signifikan bagi keseluruhannya untuk membeli sebuah rumah kelak.

“Terlebih bagi mereka yang harus berhenti kerja tak sampai 30 tahun, misal, karena pensiun atau sebab lain,” katanya.

Diketahui, Presiden Jokowi baru saja menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024.

PP 21 tahun 2024 tersebut menyempurnakan ketentuan dalam PP 25 tahun 2020.

Dalam PP 21 tahun 2024 Pasal 15 disebutkan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Peserta pekerja ini ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Di sisi lain, untuk peserta pekerja mandiri seluruh simpanan ditanggung olehnya.

Pemberi kerja, wajib untuk menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Bila tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpanan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Pekerja mandiri wajib untuk melakukan pembayaran simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Pembayaran dilakukan melalui bank kustodian, bank penampung, atau pihak lainnya.

Pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan pekerjanya paling lambat 7 tahun sejak PP 25 tahun 2020 berlaku yakni pada 20 Mei 2020. Artinya pemberi kerja paling lambat untuk mendaftarkan pekerjanya pada 2027 mendatang.*