Kominfo Denda Platform Digital Rp500 Juta Jika Tak Perangi Judi Online

Menkominfo Budi Arie saat memberikan keterangan pers secara daring, Jumat, 24/5/2024 | Tangkapan layar
Menkominfo Budi Arie saat memberikan keterangan pers secara daring, Jumat, 24/5/2024 | Tangkapan layar

FORUM KEADILAN – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan, akan memberikan sanksi kepada penyelenggara platform digital apabila tidak serius untuk memerangi judi online (judol).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kominfo (Menkominfo) Budi Arie dalam konferensi pers secara daring, Jumat, 24/5/2024.

Bacaan Lainnya

Budi menegaskan akan mendenda penyelenggara platform digital sebesar Rp500 juta per konten jika masih mengabaikan konten judol tersebar di platform digital.

“Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform Anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan Rp500 Juta rupiah per konten,” ucapnya.

Menurut Budi, langkah itu telah sejalan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.

Budi juga menuturkan bahwa pemberian denda kepada platform digital sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kominfo.

Selain itu, Budi juga memberikan ultimatum kepada Telegram karena dianggap menjadi platform yang tidak pernah kooperatif dalam pemberantasan judi online.

“Saya peringatan kepada platform Telegram kalau tidak kooperatif akan saya tutup,” tegasnya.

Di samping memberikan denda kepada platform digital, Pemerintah juga akan memberikan sanksi pencabutan izin perusahaan kepada penyedia jasa dan layanan internet yang tidak mendukung pemerintah memberantas judol.

“Kepada seluruh penyelenggara Internet Service Provider (ISP) jika tidak kooperatif dalam pemberantasan judi online maka saya tidak segan-segan mencabut izin Anda,” kata Budi.

Kominfo juga akan mengumumkan nama-nama perusahaan penyelenggara internet yang melanggar.*

Laporan Syahrul Baihaqi