Nasib MK Diprediksi Serupa dengan KPK

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

FORUM KEADILAN – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikeras untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) untuk menjadi UU pada masa sidang paripurna yang akan datang. Sejumlah pakar memprediksi adanya perubahan ini akan melemahkan MK, seperti yang terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti melihat, perubahan revisi UU MK sarat akan kepentingan politis. Ia menilai, DPR telah berusaha mengintervensi MK ketika Eks Hakim Konstitusi Aswanto digantikan oleh Guntur Hamzah pada 2022.

Bacaan Lainnya

Aswanto digantikan karena dinilai kerap membatalkan produk hukum yang dibuat oleh DPR.

Menurut Bivitri, Mahkamah saat itu cukup efektif dari putusan-putusan yang dibuat. Atas dasar itu lah, kata Bivitri, MK diganggu oleh para politisi yang tidak rela Undang-Undang yang telah mereka buat dengan penuh kepentingan diluruskan oleh Mahkamah.

“Pola ini sebenarnya bisa kita lihat juga dalam hal perusakan KPK. KPK mulai rusak waktu komisionernya dimasukan orang yang nggak benar, seperti Firli Bahuri. Tapi kemudian UU juga direvisi, sehingga rusak secara kelembagaan,” ucap Bivitri saat dihubungi, Selasa, 14/5/2024.

Pada 2019, pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang KPK dengan klaim untuk menguatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Meski saat itu revisi ini mendapat penolakan yang masif dari masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak membatalkan revisi melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang.

Pasca revisi UU KPK, beberapa kasus korupsi terjadi di internal KPK, mulai dari kasus suap dalam penanganan sejumlah kasus korupsi oleh penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju hingga kasus Eks Pimpinan KPK Firli Bahuri, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Selain itu, terdapat juga kasus pungutan liar di rumah tahanan lembaga anti rasuah dan korupsi uang perjalanan dinas oleh mantan pegawai KPK.

Lebih lanjut, Bivitri mengatakan bahwa beberapa lembaga pasca reformasi yang telah bekerja cukup baik justru dirusak dengan merevisi Undang-Undang. Padahal, UU sangat penting dalam sebuah desain kelembagaan, dan kerangka hukum itu lah yang dirusak melalui perubahan produk hukum.

Hal senada, kata Bivitri, juga tengah terjadi pada Mahkamah Konstitusi saat ini. Ketika MK memiliki kinerja yang cukup baik, hal itu justru dicoba untuk dirusak oleh DPR dan Pemerintah.

“Berbagai lembaga pasca reformasi yang sebenarnya sudah mulai baik dirusak dengan cara merevisi Undang-Undang. Jadi, polanya sudah mulai kelihatan makin jelas,” ucapnya.

Senin lalu, Komisi III DPR RI melakukan rapat dadakan di akhir masa reses bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan keempat revisi UU MK, mereka sepakat bahwa RUU ini akan segera diundangkan pada masa sidang paripurna mendatang.

Dalam kesepakatannya, terdapat tiga pasal yang direvisi yaitu pasal 1, 23 dan 87. Selain itu, ada pula penambahan pasal 23A dan 27A yang mengatur soal masa jabatan hakim, pemberhentian hakim konstitusi, persetujuan dari lembaga pengusul untuk hakim yang telah 5 tahun menjabat, serta penambahan komposisi hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yance Arizona menilai, revisi UU MK merupakan upaya pemerintah dan DPR untuk meringkus pengadilan atau court-packing. Menurutnya, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip independensi peradilan yang dianut secara universal.

Selain itu, kata Yance, melalui revisi MK para pembentuk Undang-Undang seolah-olah hendak menumbangkan Lembaga Penguji UU. Apalagi, sebelumnya mereka telah merenggut independensi Lembaga Anti-Rasuah.

“Apa yang kita hadapi hari-hari ini betul-betul telah menandakan kita mengalami kemerosotan demokrasi dan negara hukum,” ucap Yance saat dihubungi, Kamis, 16/5.

Yance pun menyayangkan hal tersebut terjadi karena lemahnya komitmen dari orang-orang yang dipilih melalui proses demokrasi atau pemilu untuk membangun pelembagaan demokrasi dan negara hukum.*

LaporanĀ Syahrul Baihaqi