Disorot Jokowi, Kemendag Ungkap Alasan Utak Atik Aturan Impor

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga ketika Peninjauan Pengaturan Kembali Kebijakan Lartas Barang Impor, Sabtu, 18/5/2024 di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta. | Humas Kemenko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga ketika Peninjauan Pengaturan Kembali Kebijakan Lartas Barang Impor, Sabtu, 18/5/2024 di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta. | Humas Kemenko Perekonomian

FORUM KEADILAN – Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah merevisi kembali soal aturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Pemberlakukan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan utama, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Perak hingga Tanjung Emas.

Bacaan Lainnya

Diketahui, jumlah kontainer tertahan tersebut mencapai 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak. Diterbitkannya Permendag 8/2024, dilakukan beberapa relaksasi perizinan impor.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyebut bahwa pemerintah sudah menyepakati perubahan atau relaksasi aturan dalam rapat internal bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 17/5/2024. Beleid baru itu langsung berlaku pada hari yang sama.

“Dengan adanya Permendag baru ini, yang sudah direvisi sesuai arahan Bapak Presiden, kita memastikan semuanya lebih simpel dan praktis. Jadi ada beberapa kita bagi, ada pertimbangan teknis (Pertek), ada dengan PI (perizinan impor) dan LS (laporan surveyor) dan ada juga yang tidak,” ujar Jerry ketika Peninjauan Pengaturan Kembali Kebijakan Lartas Barang Impor, Sabtu, 18/5/2024 di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta.

Ia menyebut terdapat 7 kelompok yang diberikan relaksasi perizinan, yaitu elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesori, pakaian jadi, tas serta katup.

Jerry mengatakan pemerintah berharap agar segera merilis sekitar 26 ribu kontainer dalam waktu yang singkat, baik yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.*