Muhammadiyah soal Prabowo Janjikan Kursi Menteri: Belum Ada Pembicaraan
FORUM KEADILAN – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti menegaskan, belum ada pembicaraan soal jatah kursi menteri yang dijanjikan oleh Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto.
“Ya yang pertama soal menteri itu full hak prerogatif Presiden ya, Undang-Undang Dasar itu kan mengikutkan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,” katanya kepada wartawan setelah acara Launching Program 1000 Cahaya di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6/5/2024.
Mu’ti mengungkapkan, pihaknya menyerahkan semua keputusan kepada Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengenai kesempatan untuk menjadikan kader Muhammadiyah masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan.
“Semuanya terserah dan berpulang kepada beliau,” ujarnya.
Jika memang Muhammadiyah diberikan amanah dan diminta untuk mendelegasikan kader dalam kabinet pemerintah Prabowo-Gibran, Mu’ti mengaku dengan senang hati akan menyampaikannya.
“Tetapi kalau misalnya tidak ada itu ya semuanya terpulang kepada Pak Prabowo,” singkatnya.
Hingga saat ini, Mu’ti mengungkapkan, belum ada rencana pertemuan dengan Prabowo untuk membicarakan hal tersebut.
“Saya belum tahu, kalau kepada PP Muhammadiyah, belum. Tetapi kalau kepada person atau kepada Ketua Umum atau Ketua yang lain, saya juga tidak ada informasi,” terangnya.
Pada saat kampanye sendiri, Prabowo pernah mengungkapkan akan mengembalikan kursi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada kader Muhammadiyah. Namun, Mu’ti mengaku belum ada informasi apa pun mengenai kursi menteri mana yang akan diamanahkan kepada kadernya.
“Semuanya proporsinya Pak Prabowo itu. Kami enggak tahu ya,” katanya.
Oleh karena itu, hingga saat ini Muhammadiyah pun belum menggelar pertemuan untuk menentukan nama kader terbaiknya yang pantas untuk menduduki kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.
“Setahu saya belum ada (nama), belum tahu juga. Biasanya kan kalau ada permintaan kita bicarakan di rapat pleno PP Muhammadiyah. Jadi utusan yang dari Muhammadiyah itu bukan sifatnya penunjukan personal, tapi penunjukan institusional dan selama ini belum ada pembicaraan soal itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mu’ti hanya meminta publik menunggu keputusan tersebut hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober nanti.
“Masih lama juga kan, masih Oktober nanti? Jadi ditunggu saja,” pungkasnya.*
Laporan Novia Suhari
