Motif Kekuasaan Jadi Sebab PKS Ingin Gabung ke Prabowo-Gibran?
FORUM KEADILAN– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sinyal politik bakal bergabung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Jika PKS akhirnya bergabung dengan Pemerintah Prabowo-Gibran, artinya tersisa satu partai yang berkemungkinan bakal menjadi bagian dari oposisi yakni, PDIP.
Melihat dinamika politik setelah Pilpres 2024 ini, Pengamat Politik dari Univeristas Nasional Prof Lelly Arrianie mengatakan, sejatinya setiap partai politik itu memiliki motivasi untuk berkuasa.
“Jadi intinya setiap partai itu motifnya berkuasa. Hanya saja dalam merebut kekuasan harus bertarung, dan ada menang dan kalah, sehingga yang kalah harus menunda kekuasaannya. Tapi kan karena motifnya merebut dan mempertahankan kekuasaan, dia tetap ingin berkuasa, sehingga harus tetap berada diposisi kelompok penguasa,”katanya kepada Forum Keadilan, Minggu, 5/5/2024.
Lelly menuturkan PKS sendiri sudah 10 tahun sudah berada di luar kekuasaan, dan sudah 10 tahun juga menjadi pengusung Prabowo dalam pilpres sebelumnya.
“Sebetulnya PKS itu antara diuntungkan dan dirugikan karena tidak mengusung Prabowo di 2024, tapi justru mengusung orang lain dengan tagline ‘perubahan’. Kalau mereka ingin menjaga marwah tagline-nya, harusnya mereka beroposisi,” ujarnya.
Akan tetapi, Lelly mengungkapkan, semua keputusan itu kembali lagi kepada motif partai itu sendiri.
“Jadi, karena motifnya berkuasa dan yang berkuasa Prabowo, mereka harus berada dalam jajaran Prabowo,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan keputusan PKS ingin bergabung dengan koalisi Koalisi Indonesia Maju bukan karena adanya PDIP, ataupun hubungan politik keduanya yang dianggap kurang baik.
“Kalau mereka beroposisi ya pasti mereka itu masing-masing menjunjung kepentingannya Tetapi menurut saya, seandainya mereka itu beroposisi mereka akan punya nilai lebih dimata pemilihnya,” jelasnya.
Sebaliknya, ia menilai jika PKS masuk koalisi Prabowo-Gibran, kepercayaan publik terhadap PKS juga akan tergerus.
“Jadi kalau PKS tidak ingin beroposisi bukan karena tidak mau bersama-sama dengan PDIP, bukan ingin diam seperti minyak dan air,” terangnya.
Secara Ideologi, PKS dan PDIP memang sangat berbeda. Namun, saat mereka mengusung calonnya masing-masing, Lelly melihat ada satu kesamaan antar keduanya.
“PDIP dan PKS rasanya sama, tidak ingin melanjutkan program Jokowi. Kalaupun dilanjutkan, PDIP itu maunya ada yang harus dibenahi, ibaratnya begitu,” tandasnya. *
Laporan Novia Suhari
