Tak Menguntungkan PKS Gabung ke Prabowo, Lebih Baik di Luar

FORUM KEADILAN – PKS mengungkapkan keinginannya untuk disambangi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka usai ditetapkan sebagai pasangan terpilih Pilpres 2024.

Namun, PKS dinilai tak memiliki urgensi apapun untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebagaimana diketahui, keinginan PKS muncul dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Al Habsyi. Dia meminta partainya disambangi oleh Prabowo, sebagaimana Prabowo menyambangi PKB dan NasDem.

“Permasalahannya adalah kita ingin kebersamaan setelah NasDem dan PKB didatangi (Prabowo), mungkin juga PKS pasti akan didatangi, kita berharap gitu toh,” kata Aboe usai acara halal bihalal di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu, 27/4/2024.

Tetapi, Pengamat Politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, PKS tidak memiliki urgensi apapun untuk masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo. Justru kata Dedi, PKS akan lebih baik jika berada di luar pemerintahan.

“PKS secara organisasi politik sebenarnya tidak miliki kebutuhan krusial bergabung, meskipun Sekjen PKS terkesan ingin mendorong PKS bersama Prabowo, tetapi bagi organisasi PKS akan jauh lebih baik di luar,” kata Dedi kepada Forum Keadilan, Rabu, 1/5/2024.

Menurut Dedi, jika keinginannya terwujud untuk bergabung dengan Prabowo, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap PKS. Sebab, partai ini sudah memiliki pemilih tetap yang tidak terpengaruh dengan kekuasaan.

“Mereka punya pemilih tetap yang terbukti tidak terpengaruh dengan kekuasaan, misalnya ketika PKS bersama SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada periode lalu, tidak membuat PKS lantas meningkat signifikan, begitu halnya dengan saat ini,” ujarnya.

Pemilih loyalis tersebut menurut Dedi, juga tidak akan bergeser sekalipun PKS bergabung dengan Prabowo. Sebab, mereka masih setia dalam satu komando.

“Jika situasi membuat PKS bergabung ke pemerintah, tidak akan banyak pengaruhi loyalisnya, sistem satu komando PKS sejauh ini bisa disebut yang terbaik dibanding partai lain,” tuturnya.

Dedi juga mengungkapkan, apabila PKS masuk ke gerbong partai pendukung Prabowo, maka yang diuntungkan justru pemerintahan Prabowo-Gibran lantaran mendapat dukungan mayoritas di parlemen.

Bagi Dedi, situasi tersebut tidak baik bagi suatu pemerintahan. Selain itu, justru PKS yang akan dirugikan, karena akan mendapat cemoohan keras apabila melakukan suatu kesalahan.

“PKS ini miliki haters yang cukup besar, mereka berbuat benar sekalipun akan minim pujian, terlebih jika mereka lakukan kesalahan, untuk itu PKS tidak akan mendapat banyak hal dari bergabung ke pemerintah,” bebernya.

Di sisi lain, keinginan PKS untuk bergabung dengan Prabowo mendapat resistensi dari Partai Gelora sebagai salah satu pengusung Prabowo-Gibran.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik menolak PKS untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia menuding PKS kerap melontarkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

“PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat,” kata Mahfuz, Minggu, 28/4/2024.

Selain itu, Mahfuz menilai PKS juga kerap melakukan serangan negatif kepada Gibran Rakabuming Raka selama perhelatan Pilpres 2024.

Tak hanya ke Gibran, Mahfuz juga mengatakan bahwa PKS menuding Prabowo sebagai pengkhianat usai bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” pungkasnya.

Resistensi Partai Gelora pun ditanggapi oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu. Menurut dia, pihaknya tidak mempermasalahkan adanya penolakan tersebut.

“Bagi kami enggak masalah, mau di luar, di dalam, kami punya pengalaman tersendiri ya,” tegasnya.

Laporan M. Hafid