Ahok Kritik Langkah Pemprov DKI Nonaktifkan NIK KTP Jakarta
FORUM KEADILAN – Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melontarkan kritikannya terhadap langkah yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta yang akan menonaktifkan puluhan ribu NIK warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta.
Menurut Ahok, hal tersebut merepotkan masyarakat dikarenakan penonaktifan NIK akan berimbas ke hal-hal lain.
“Contoh anda ditugaskan kerja di luar kota sampai enam bulan, setahun, masa anda harus kehilangan KTP anda di Jakarta. Betapa repotnya anda harus mengurus semua, bank, segala hal hanya karena kamu sempat kerja,” jelas Ahok dalam video di akun YouTube-nya, Jumat, 3/5/2024.
Ahok berpendapat bahwa yang terpenting adalah kepemilikan rumah dan jika seseorang tidak punya rumah dan sudah tinggal di Jakarta, maka orang tersebut harus pindah.
“Tapi kalau saya ada rumah dua, ya enggak bisa, orang harus milih. Bayangin nanti sertifikat rumah di Jakarta atas nama siapa, gantinya gimana, jualnya gimana, terus mobil yang saya beli gimana, hanya gara-gara saya kerja di luar kota,” jelasnya.
Ia menganggap kebijakan tersebut tidak penting. Kemudian, Ahok menyinggung kebijakannya pada saat memimpin Jakarta yang tidak mau mengganti nama-nama jalan di Jakarta.
“Jadi jangan merepotkan orang lah. Sama kayak dulu orang tanya saya, kenapa tidak ganti nama jalan? Kalau saya ganti nama jalan repot banget, orang musti ganti cap, surat, itu menambah biaya, menipiskan kantong orang Jakarta,” lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Budi menyampaikan sebanyak 40 ribu NIK warga Jakarta yang telah meninggal telah dinonaktifkan dan penonaktifan puluhan ribu NIK tersebut dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan surat pengajuan dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta.
“Saat ini untuk yang meninggal kami sudah masukkan totalnya hampir sekitar 40 ribu. RT yang tidak ada hampir 9 ribuan. Yang meninggal sudah dinonaktifkan. Yang RT tidak ada sedang di proses dan verifikasi oleh Kemendagri,” ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 25/4/2024.*
