Pemerintah akan Permudah Impor Susu untuk Program Prabowo-Gibran

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. | Dok - Biro Pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. | Dok - Biro Pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

FORUM KEADILAN – Pemerintah akan mengubah aturan untuk mempermudah impor susu masuk ke Indonesia. Program unggulan pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat berjalan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal tersebut ketika menjawab permintaan Menteri Perdagangan (Mendag) Inggris Greg Hands yang berharap agar permasalahan pendaftaran produk susu dan turunannya di Indonesia dapat diatasi.

Bacaan Lainnya

“Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya,” tulis Kemenko Perekonomian berdasarkan keterangan resmi, Selasa, 30/4/2024.

Hubungan dekat kedua negara ditandai dengan kesepakatan komite bersama ekonomi dan perdagangan (Joint Economic and Trade Commission-JETCO) yang pada saat ini bermitra dalam 3 sektor kelompok kerja.

Airlangga berharap agar JETCO segera dapat menghasilkan hasil-hasil yang konkret yang antara lain di bidang energi dan ekonomi digital.

Airlangga dalam pertemuan tersebut juga menegaskan perubahan aturan sekaligus untuk memfasilitasi kebutuhan susu demi menjalankan program Susu Gratis Prabowo-Gibran yang akan langsung dijalankan pada tahun pertama menjabat sebagai Presiden dan Wakil presiden (wapres) Indonesia.

“Upaya ini untuk mendukung naiknya permintaan produk susu dan turunannya dengan program pemerintah baru, yakni susu gratis untuk siswa,” lanjutnya.

Ia juga menyampaikan dampak penerapan aturan uji tuntas (due diligence) Inggris bagi produk kelapa sawit Indonesia beserta mengharapkan perlakuan aturan yang adil.

Diketahui, pada saat ini Indonesia mengekspresikan ketidaksetujuannya terkait penerapan kebijakan Uni Eropa terhadap produk keberlanjutan. Indonesia dengan Malaysia mengupayakan pengelolaan mengenai aturan produk keberlanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua Menteri membahas gagasan kerja sama perdagangan bebas, aksesi Indonesia sebagai anggota OECD dan kerja sama regional. Indonesia mengungkapkan siap untuk membuka perdagangan bebas dengan Inggris.*

Pos terkait