FORUM KEADILAN – Kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menuding pembagian bantuan sosial (bansos) yang dibagikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkaitan erat dengan pemenangan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dugaan tersebut kemudian di konfirmasi oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra kepada para menteri yang hadir di sidang sengketa Pilpres 2024.
Menjawab hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, kunjungan kerja yang dilakukan Jokowi bukan yang pertama kali. Menurutnya, itu merupakan salah satu pola kepemimpinan Jokowi sejak periode pertama.
“Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode sama beliau, ketika mendampingi Presiden selalu membagi Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke daerah,” kata Muhadjir dalam persidangan, Jumat, 5/4/2024.
Muhadjir menjelaskan, pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Jokowi secara langsung bertujuan untuk memastikan kebijakan yang dibuat dapat dieksekusi secara baik di lapangan.
Ia kemudian mempertanyakan bagaimana bisa kunjungan kerja yang dilakukan Jokowi dapat mempengaruhi suara masyarakat di seluruh Indonesia. Ia pun memberi contoh kunjungan Jokowi ke 100 titik untuk memberikan Program Keluarga Harapan (PKH).
“PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau ada 40 titik itu taruhlah 20rb (orang) satu titik, kan, total ada 800rb. Masa kunjungan beliau bisa memengaruhi seluruh Indonesia?” tanyanya.
Apalagi, kata dia, tahun ini merupakan akhir kepemimpinan Jokowi. Oleh karenanya, Jokowi ingin memastikan proyek strategis nasional tuntas dan tidak mangkrak.
“Menurut saya, kalau ada daerah yang sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek stategis nasional yang diberikan ke daerah itu,” imbuhnya.
Setali tiga uang, Menko Perekonomian juga mengamini apa yang disampaikan oleh Muhadjir. Menurutnya, setiap kunjungan kerja, Presiden kerap membagikan bantuan kepada masyarakat.
“Bapak presiden turun langsung di lapangan untuk membagikan Kartu Prakerja. Kemudian pada saat penanganan Covid, (Jokowi menyerahkan) bantuan kepada pedagang kaki lima dan nelayan. Di beberapa tempat saya mendampingi beliau,” ucap Airlangga.
Untuk diketahui, hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa hasil pilpres dengan agenda mendengarkan keterangan dari empat menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Adapun keempat menteri tersebut ialah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.*
Laporan Syahrul Baihaqi
