Kubu Ganjar Minta MK usut Nepotisme, Eddy Hiariej: Bertentangan dengan Asas Legalitas

Eddy Hiariej memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilrpes 2024 di Gedung MK, Kamis, 4/4/2024. I Youtube/Mahkamah Konstitusi
Eddy Hiariej memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilrpes 2024 di Gedung MK, Kamis, 4/4/2024. I Youtube/Mahkamah Konstitusi

FORUM KEADILAN – Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa mengadili dalil permohonan yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berkaitan dengan nepotisme.

Eddy mengatakan, terdapat kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai salah satu pelanggaran TSM.

Bacaan Lainnya

“Jika diakui bahwa ada kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai TSM, kemudian majelis hakim MK diminta untuk mengajukan terkait nepotisme tersebut, bukankah hal ini bertentangan dengan asas legalitas sebagai prinsip yang amat sangat fundamental dalam hukum pidana,” ucap Eddy saat memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 4/4/2024.

Eddy menjelaskan, terdapat prinsip-prinsip penemuan hukum dalam hukum pidana yang membatasi hakim dalam melakukan penemuan hukum. Di antaranya ialah prinsip proporsionalitas, prinsip subsidiaritas, prinsip indubio pro reo dan prinsip exceptio format regulam.

“Berbagai prinsip tersebut hanya merujuk pada satu titik bahwa hukum pidana tidak boleh memberi memberikan kerugian kepada terlapor, terperiksa, tersangka tertuduh atau terdakwa atas kekosongan hukum,” paparnya.

Hal terakhir yang Eddy soroti ialah terdapat contradiction in terminis atau konsep yang menjelaskan sebuah jargon yang saling bertolak belakang dalam gugatan pemohon paslon 03.

“Di satu sisi majelis hakim MK diminta mengadili nepotisme sebagai bagian TSM, Padahal diakuinya terdapat kekosongan hukum. Artinya majelis hakim diminta melanggar asas legalitas,” katanya.

Sebelumnya, paslon nomor urut 1, Anies-Muhaimin dan paslon nomor urut 3, Ganjar-Mahfud dalam petitumnya meminta MK untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil Pilpres 2024.

Selain itu, dalam gugatannya mereka juga meminta agar KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia tanpa mengikutsertakan Gibran Rakabuming Raka.

Kemudian, dalam dalil permohonan Tim Hukum Ganjar-Mahfud, mereka meminta MK untuk melakukan penemuan hukum terkait nepotisme sebagai bagian dari pelanggaran TSM.*

Laporan Syahrul Baihaqi