Ahli Prabowo Sebut MK Hanya Berwenang Mengusut Hasil Pilpres

Ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Abdul Chair Ramadhan, dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 4/4/2024 | YouTube Mahkamah Konstitusi
Ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Abdul Chair Ramadhan, dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 4/4/2024 | YouTube Mahkamah Konstitusi

FORUM KEADILAN ‐ Ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Abdul Chair Ramadhan, mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memiliki kewenangan untuk mengusut hasil sengketa Pilpres 2024.

“Menyangkut kewenangan MK, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 475 Ayat (2) Undang-Undang Pemilu, telah disebutkan secara tegas dan jelas, tentang adanya kompetensi dimaksud,” ucap Ramadhan dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 4/4/2024.

Bacaan Lainnya

Dalam pasal tersebut berbunyi: ‘Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden’.

Abdul lantas menggarisbawahi kata ‘hanya’ dalam pasal tersebut. Ia menafsirkan bahwa kata ‘hanya’ sudah mengunci kewenangan MK untuk menguji hasil PHPU.

“Frasa ‘hanya terhadap hasil perhitungan suara’ bermakna adalah pembatasan dan itu tetap. Diksi ini merupakan kata kunci pembatasan itu,” jelasnya.

Menurut Abdul, terdapat dalil bahwa ketentuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan susunan kalimat. Ia juga mempertegas bahwa kata ‘hanya’ merupakan bentuk peniadaan atau penafikan selain yang disebutkan dalam pasal terkait.

“Di sini tidak ada peluang untuk memperluas atau menafsirkan lain kewenangan MK tersebut,” jelasnya.

Diketahui, berdasarkan hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo-Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024 dengan 96.214.691 suara. Sedangkan, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 40.971.906 suara, dan Ganjar-Mahfud 27.040.878 suara.

Hasil itu lah yang kemudian digugat oleh paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud ke MK.

Dalam permohonannya, mereka meminta agar MK membatalkan keputusan KPU dan mendiskualifikasi Prabowo-Gibran.

Mereka juga meminta agar KPU melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilu 2024 di seluruh Indonesia tanpa mengikutsertakan paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran.*

Laporan Syahrul Baihaqi