Jokowi Pastikan Pemerintah Bayar Utang Rp104 T ke Pupuk Indonesia

Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 3/4/2024 | YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 3/4/2024 | YouTube Sekretariat Presiden

FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) mengenai penyaluran pupuk subsidi Rp10,4 triliun.

Jokowi memastikan Pupuk Indonesia pasti akan mendapatkan pembayarannya.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, kemungkinan pembayaran utang tersebut belum dilakukan dikarenakan perlu diaudit terlebih dahulu dan ia menjamin bila audit telah dilakukan, pembayaran akan dilakukan.

“Ya kurang bayar, karena memang kalau sudah diaudit dan sudah rampung pasti dibayar,” kata Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Rabu, 3/4/2024.

Jokowi menyebut bahwa setiap penagihan yang dilakukan BUMN tak akan langsung dibayar dan mekanismenya memang panjang, perlu penyelesaian audit baru dibayar.

“Ndak langsung tagih, langsung bayar. Penagihan pasti diaudit dulu, baru selesai, baru dibayar, mekanismenya begitu,” terang Jokowi.

Sebelumnya, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi sebelumnya membeberkan bahwa pemerintah masih mempunyai utang terkait penyaluran pupuk subsidi Rp10,4 triliun. Angka ini adalah utang yang kurang dibayar dari 2020 sampai 2023.

Rahmad juga mengaku belum terbayarnya utang tersebut oleh Pemerintah karena masih terdapat proses pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Piutang subsidi, 2023 sudah dibayarkan. Piutang sejak 2022 hingga tersisa Rp 600 miliar. Di tahun 2023 ini piutang subsidi hasil audit BPK itu kurang bayar Rp 9,87 triliun, sehingga total kurang bayar piutang subsidi Pupuk Indonesia ke pemerintah sebesar Rp 10,4 triliun,” ujar Rahmad dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 2/4/2024.

“Jadi belum terbayar semua karena masih ada beberapa item yang masih membutuhkan beberapa verifikasi,” sambung Rahmad.

Diketahui, utang yang telah dibayarkan oleh pemerintah, yaitu periode 2022 sebesar Rp16,3 triliun. Tetapi, memang masih terdapat nilai yang masih dilakukan pemeriksaan oleh BPK yang totalnya mencapai Rp10,4 triliun.*