FORUM KEADILAN – Anggota tim pembela Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan, mempertanyakan mengenai apa masalahnya pemerintah membagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Hal tersebut ditanyakan oleh Otto kepada Ahli yang dihadirkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa Pilpres di MK, Faisal Basri, yang menyebutkan bahwa bansos yang dibagikan bertujuan untuk meningkatkan suara Prabowo-Gibran.
Pada awalnya, Faisal Basri menjelaskan mengenai politik gentong babi atau pork barrel. Ia mengatakan bahwa pork barrel terjadi di Amerika Serikat (AS), yaitu saat anggota parlemen yang ingin terpilih lagi akan memasukkan banyak proyek dengan anggaran besar di daerah pemilihannya.
Ia mengatakan pork barrel ini dilakukan di Indonesia, tetapi dengan cara yang berbeda yakni melalui pemberian bansos. Salah satu aksi pemberian bansos yang diungkit adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) el nino.
Faisal juga mengungkit mengenai impor beras namun tetap dengan harga tinggi.
Kemudian, Faisal menyelesaikan pemarapan, Ketua MK mempersilakan pihak pemohon mengajukan pertanyaan untuk memperdalam materi. Salah satu anggota tim hukum AMIN, Refly Harun lalu bertanya ke mana beras yang diimpor tersebut.
“Ini pertanyaan orang bodoh saja ya, itu di kemanakan saja beras yang selisih tersebut? Lalu kenapa harga meningkat, ada nggak bau-bau rente dalam soal seperti itu lalu bagaimana kaitannya dengan Pemilu atau Pilpres?” tanya Refly.
Hakim kemudian mempersilahkan KPU sebagai pihak termohon mengajukan pertanyaan. Tetapi, KPU memilih tidak bertanya.
Lalu, Hakim mempersilahkan pihak terkait, yaitu Prabowo-Gibran untuk bertanya. Salah satu dari tim kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, memberikan pertanyaan ke Faisal Basri.
“Saya mencoba berusaha melakukan pertanyaan orang pintar, bukan orang bodoh. Saudara ahli kita tahu bahwa bansos ini kan merupakan suatu dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR sehingga ada undang-undang tentang itu,” ujarnya.
“Di DPR itu semua ada fraksi-fraksi ada di sana, PDIP, PKS, Demokrat, diputuskan lah adanya bansos. Tentunya sebagai keputusan, undang-undang, tentunya pemerintah wajib melaksanakan undang-undang itu. Lantas, seakan-akan ada yang salah kalau pemerintah melaksanakan bansos itu. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah kalau menyalurkan bansos ini?” tanya Otto.
Otto menyebut penggelontoran bansos bukan dilakukan oleh salah satu calon tertentu. Ia mengatakan tidak ada nuansa menguntungkan salah satu pihak dikarenakan bansos dibahas di DPR.
“Apa yang salah? Apa dasar saudara menyalahkan pemerintah ketika menyalurkan bansos sesuai perintah undang-undang kepada masyarakat,” tuturnya.
Faisal Basri lalu menjawab bahwa pelaksanaan bansos ini dilaksanakan para Menteri yang menyebut ‘ini dari Pak Jokowi’ bukan persetujuan DPR.
“Apa yang diinginkan Pak Jokowi harus terwujud itu yang membuat situasinya lebih masif dan it’s matter of time saja nanti pemerintah bansos juga banyak yang tumpang tindih,” tandasnya.*
