Usulkan Jokowi Jadi Pemimpin Partai Koalisi, PSI Sedang Cari Aman

FORUM KEADILAN – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pemimpin partai koalisi pada pemerintahan yang akan datang.

Namun, usulan tersebut dinilai tak bisa diterima lantaran tak ada sistem koalisi permanen di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Jokowi diusulkan PSI dengan alasan dirinya dianggap mampu menjadi jembatan bagi semua partai. Terlebih, partai-partai itu memiliki kesamaan visi menuju Indonesia emas.

Pengamat Politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut, usulan PSI tersebut tidak bisa diterima. Sebab, Indonesia tidak memiliki sistem koalisi permanen sebagaimana di Malaysia.

Ia menjelaskan, jika ada sistem koalisi permanen, maka yang pantas menjadi pemimpin partai koalisi adalah Prabowo Subianto sebagai pemenang pemilihan presiden (Pilpres) versi hitung cepat.

“Andaipun ada koalisi yang dibentuk mengawal pemenang Pemilu 2024, jelas itu bukan Jokowi, melainkan Prabowo, karena ia yang memimpin partai pemenang sekaligus kandidat presiden dari koalisi. Atau Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar), karena pemilik suara terbesar di koalisi,” kata Dedi kepada Forum Keadilan, Senin, 11/3/2024.

Dedi berpendapat, usulan PSI tersebut dapat diartikan sebagai upaya mencari suaka agar selamat dari tuduhan melakukan rekayasa suara pada Pemilu 2024 sebagaimana yang dibicarakan publik belakangan ini.

Selain itu, lanjut Dedi, usulan partai yang dipimpin putra Jokowi, Kaesang Pangarep itu juga untuk meninggikan nilai ketokohan Jokowi usai tidak menjabat sebagai presiden.

“Tentu secara total ini usulan politis. Bisa saja upaya meninggikan harga ketokohan Jokowi dan kekuasaannya. Terlebih PSI dipimpin oleh Kaesang, putra Jokowi sendiri,” ujarnya.

Lebih dari itu, menurut Dedi, partai berlogo mawar itu juga sedang membutuhkan perlindungan Jokowi. Dia menganggap, partai yang mengklaim sebagai perwakilan dari anak muda itu tidak memiliki kemandirian.

“PSI getol usulkan ini lebih karena ia memerlukan perlindungan Jokowi. Partai semacam ini jelas tidak miliki kemandirian. Bisa saja tanpa Jokowi, PSI tenggelam di 2024 ini,” tuturnya.

Dedi mengatakan, usulan PSI tersebut secara otomatis mengarah pada upaya melanggengkan kekuasaan Jokowi. Seperti diketahui, beberapa upaya Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan selalu menemui jalan buntu, salah satunya mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

“Tentu secara otomatis terdampak pada kelanggengan kekuasaan Jokowi, baik PSI maupun Jokowi, sama-sama sedang berupaya, dan memang PSI adalah Jokowi,” terangnya.

Namun, kata Dedi, kemungkinan besar usulan PSI untuk menjadikan Jokowi posisi di atas seluruh partai koalisi tidak akan terealisasi.

“Kecuali memang seluruh partai koalisi pemenang miliki masalah yang bisa dijadikan sebagai ancaman jika tidak mendukung Jokowi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengaku mendapat usul dari Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovannie agar Jokowi menjadi pemimpin partai koalisi.

Grace merasa usulan tersebut merupakan ide bagus, karena semua partai koalisi memiliki visi yang sama menuju Indonesia emas.

“Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional,” kata Grace, Minggu 10/3/2024.

Usulan tersebut muncul, karena Jokowi dianggap sebagai sosok yang dapat mempersatukan dan menjadi jembatan bagi partai politik. Bahkan kata Grace, tidak mudah mencari sosok seperti Jokowi.

“Saya pikir yang dengan orang rela untuk menerima dan hari ini saya pikir Pak Jokowi satu-satunya orang,” katanya.

Laporan M. Hafid