Airlangga Ungkap Alasan Program AMIN dan Ganjar-Mahfud Tak Dibahas di Rapat Kabinet

FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan mengapa program pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang tidak dibahas dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 26/2/2024 kemarin.

Diketahui, program yang dibahas dalam rapat kabinet paripurna untuk masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 adalah program makan siang gratis milik pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Nggak pakai anggaran,” jawab Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 27/2/2024.

Kemudian, Airlangga menjelaskan alasan pemerintah sudah membahas program makan siang gratis di saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil hitung manual sebagai hasil resmi Pilpres 2024. Menurut Airlangga, hal tersebut berkaitan dengan amplop anggaran.

“Itu kan namanya envelop. Amplop. Amplop anggaran, kan harus dibaca detailnya lagi,” jawab Airlangga.

Tetapi, Airlangga memilih bungkam ketika ditanya mengapa program makan siang gratis tidak dibahas dan dimasukkan dalam APBN-P yang bergulir pada Juni 2025.

Tanggapan Mahfud MD Terkait Program Makan Siang Gratis Dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi program makan siang gratis milik pasangan calon (paslon) nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Mahfud menilai, pembahasan tersebut kurang tepat. Ditambah lagi, program andalan Prabowo-Gibran itu dibahas untuk dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2025.

“Mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang. Tetapi kalau yang masuk program makan gratis itu kan pemerintah baru,” kata Mahfud kepada wartawan di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Senin, 26/2/2024.

Harusnya, kata Mahfud, makan siang gratis itu masuk pada program pemerintah berikutnya dan dimasukkan pada APBN tahun 2025.

“Tapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru,” ujarnya.

Kendati begitu, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu mengaku tidak mempersoalkan, karena dianggap sebagai sumbangan pemikiran dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud juga menilai bahwa pembahasan tersebut sebagai langkah antisipasi apabila Prabowo-Gibran diputuskan sebagai pemenang Pilpres 2024.

“Tidak apa-apa juga. Soal diputuskan atau tidak, ya mungkin programnya lain. Ya itu saja kalau saya, kan tidak apa-apa. Masa mau protes sedang kabinet?” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 26/2. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

Dalam sidang tersebut, Jokowi dan para menteri membahas sejumlah isu, seperti soal persiapan Idul Fitri hingga asumsi ekonomi makro 2025.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, sidang juga membahas makan siang gratis yang merupakan program unggulan Prabowo-Gibran.

“Tadi membahas program-program Pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal,” kata Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa pembahasan program tersebut di Sidang Kabinet tidak mendahului pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kita kan buat rencana saja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa,” jelasnya.*