FORUM KEADILAN – Seluruh partai yang tergabung dalam Kolasi Perubahan, yaitu NasDem, PKS, dan PKB, sepakat mendorong penyelidikan melalui hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.
Koalisi Perubahan saat ini hanya tinggal menunggu langkah PDIP sebagai inisiator hak angket.
“Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya?” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Hermawi Taslim, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, 22/2/2024 malam.
Menurut Hermawi, seluruh partai Koalisi Perubahan tidak ragu mendukung penggunaan hak angket. Hal ini disebabkan oleh keinginan bersama untuk mencapai kebenaran dan keadilan, baik dari pihak Koalisi Perubahan maupun dari PDIP.
“Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang, Ganjar (Pranowo), kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius,” tuturnya.
Hermawi menjelaskan bahwa timnya saat ini sedang menyiapkan data dan strategi untuk mengusulkan penggunaan hak angket dalam rapat paripurna yang akan datang.
Dengan kekuatan gabungan antara Koalisi Perubahan dan PDIP, Hermawi yakin telah memenuhi batas kuorum yang diperlukan untuk mengajukan dan menyetujui penggunaan hak angket.
“Jadi angket itu kan, komposisi DPR itu kan 575 (anggota) baru bisa berdinamika nanti kalau dia (disepakati) lebih dari setengah (anggota). Artinya PDIP tanpa kami juga tidak bisa jalan, kami tanpa PDIP tidak bisa jalan,” jelasnya.
Koalisi Perubahan pun akan fokus menyiapkan data untuk pengusutan kecurangan sambil menunggu pergerakan PDIP.
“Oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Tadi tim kami sudah mempersiapkan data. Kalau ada apa-apa, nanti kita tinggal suplai. Kalau perlu tim, kita kirim tim juga. Tapi kita tunggu langkah selanjutnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya mengajukan hak angket DPR dalam dugaan kecurangan Pemilu 2024. Di parlemen, koalisi pengusung Ganjar ialah PDIP dan PPP.
Tak hanya dari partai politik (parpol) pengusungnya, Ganjar mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Partai pengusung Anies-Muhaimin di parlemen terdiri dari NasDem, PKS, PKB.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dikutip dari keterangan tertulis Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Rabu, 21/2.
Hak angket sendiri merupakan salah satu dari tiga hak DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan.
Hak angket menyebut, DPR berhak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat.*
