Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah di Makassar, Telan Biaya Rp1,2 T

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 22/02/2024 | Dok. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 22/02/2024 | Dok. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 22/02/2024.

Dalam sambutannya, Jokowi menekankan pentingnya SPAL-DT untuk mengelola air limbah cair agar ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas air dan kesehatan bagi masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Losari ini sangat penting untuk mengelola air limbah cair agar ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas air tanah dan air baku serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kita,” ujar Jokowi, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kamis.

Jokowi berharap, SPAL-DT yang dibangun dari 2019 hingga 2023 dengan biaya Rp1,2 triliun tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah pencemaran lingkungan di Kota Makassar. Sistem tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi rumah tangga sekitar.

“Berkapasitas 16 ribu meter kubik per hari dengan panjang jaringan perpipaan air limbah sepanjang 96 km dan bisa melayani 41 ribu kepala keluarga,” ungkap Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi berpesan agar pengoperasian SPAL-DT tersebut menjadikan penanganan air limbah di Kota Makassar semakin terintegrasi, sehingga kualitas lingkungan dan taraf hidup masyarakat Kota Makassar juga makin meningkat.

“Kota Makassar makin bersih, kualitas lingkungan, kualitas air tanah, kualitas air baku makin baik dan masyarakat makin sehat dan produktif,” imbuh Jokowi.

Peresmian tersebut turut dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.*

Pos terkait