KPU Bantah Server Sirekap Ada di Cina, Pastikan Seluruh Data Berada di Indonesia

Suasana di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 13/5/2023
Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. | Merinda Faradianti/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Beredar isu server Sirekap yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan server atau cloud dari Cina. KPU bantah.

Anggota KPU Betty Epsilon Idroos menegaskan, seluruh data Sirekap berada di Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia sesuai dengan regulasi dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” kata Betty kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, dikutip, Selasa, 20/2/2024.

Betty menyebut, sistem Sirekap KPU telah melalui proses evaluasi dari lembaga berwenang dan merupakan data publik

“Sirekap merupakan data publik yang tidak memiliki kerahasiaan ataupun data pribadi di dalamnya, sehingga publik dapat akses, dapat melihat, dapat catat, bahkan mengumpulkan data tersebut,” ungkapnya.

Betty menepis rumor bahwa Sirekap telah menjadi sasaran gangguan siber. Ia memastikan KPU bersama tim gugus siber untuk menangkal gangguan tersebut.

“Gangguan terhadap sistem Sirekap terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 yang angkanya meninggi dan salah satunya adalah gangguan DDos (distributed denial of service),” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Ciberity Arif ‘Bangaip’ Kurniawan mengaku, pihaknya menemukan sejumlah anomali dari situs Sirekap dari segi keamanan.

Dalam temuan mereka, sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud dengan lokasi server yang berada di Republik Rakyat Tiongkok (RRC), Perancis, dan Singapura.

Layanan cloud tersebut merupakan milik Alibaba Cloud, penyedia layanan internet terkemuka di dunia.

“Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan Undang Undang No 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), karena menyangkut sektor publik dan dihasilkan oleh APBN, dana publik dan sejenisnya, maka data penting seperti data pemilu mestinya diatur dan berada di Indonesia (Pasal 20 PP Nomor 71/2019),” papar Arif.

Sebagai informasi, Sirekap Pemilu merupakan singkatan dari sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum.

Sirekap berfungsi untuk membantu proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional.

Merujuk pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, secara definisi Sirekap merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi yang berguna sebagai sarana publikasi perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Meski berfungsi untuk membantu proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, Sirekap bukan penentu terhadap rekapitulasi.

Penentunya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah manual rekapitulasi. Artinya, Sirekap hanya alat bantu.*