FORUM KEADILAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) didemo oleh empat kelompok dalam waktu yang sama, Senin, 19/2/2024.
Satu kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Keadilan Rakyat mengkritik Bawaslu yang dianggap tidak menjalankan fungsi pengawasan selama Pemilu 2024 berlangsung. Sementara, tiga kelompok lainnya sebagai bentuk aksi tandingan dan mendukung Bawaslu.
Mulanya, aksi dari kelompok Gerakan Keadilan Rakyat dilakukan di kawasan Patung Kuda dan melakukan longmarch hingga di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat. Dalam orasinya, mereka menuding Bawaslu berkinerja buruk karena tidak memberi teguran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disebut banyak memiliki kesalahan selama Pemilu 2024.
“Begitu banyaknya kesalahan baik teknis dan non-teknis yang dikerjakan KPU tidak diberikan peringatan keras dan Bawaslu mengabaikan fungsi tanggung jawabnya mengawasi pemilu. Padahal Undang-Undang telah memerintahkan Bawaslu sebagai pelaksana pengawasan pemilu secara jujur dan adil,” kata koordinator aksi Ronal Mulia Sitorus saat ditemui di depan Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 19/2.
Ronal juga menganggap Bawaslu telah menjadi kaki tangan penguasa untuk membiarkan ketidakadilan terus terjadi selama masa kampanye dan pelaksanaan serta pasca pemilu.
“Selain itu, terkesan Bawaslu telah bersikap diskriminatif dan berpihak pada paslon (pasangan calon) tertentu,” ujar Ronal.
Oleh sebab itu, Ronal memandang bahwa hasil Pemilu 2024 buruk, sehingga meminta Bawaslu bertanggung jawab dan menuntut agar ketua serta anggota Bawaslu mengundurkan diri dari jabatannya.
Namun, saat aksi sedang berlangsung, muncul aksi tandingan dari tiga kelompok lainnya yang mengatasnamakan diri sebagai Mahasiswa Cinta Indonesia Damai, Pemuda Indonesia Cinta Damai, dan Masyarakat Indonesia Cinta Damai.
Ketiganya meminta supaya proses demokrasi tetap dijunjung tinggi serta meminta siapa pun untuk tidak melakukan intimidasi terhadap Bawaslu dan KPU.
“Kami menolak segala bentuk intimidasi terhadap KPU dan Bawaslu, dan kami percaya bahwa mereka mampu menjalankan tugasnya dengan integritas,” kata salah satu koordinator aksi Lingga Pangayumi Nasution dari atas mobil komando di depan Bawaslu.
Lingga mengklaim, aksi tandingan yang dilakukan itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama pemilu. Sebab, bagi dia, proses penghitungan suara yang saat ini tengah berlangsung berpotensi adanya perpecahan di antara para pendukung paslon, khususnya bagi pihak paslon yang kalah.
“Perhitungan resmi suara pemilih yang saat ini sedang bergulir di KPU RI mengalami dinamika yang sangat tinggi dan tidak menutup kemungkinan rentan terjadinya kerusuhan yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak terima atas kekalahan pilihan politiknya,” terangnya.
Oleh sebab itu, menurut Lingga, aksi tersebut digelar untuk melawan aksi atau gerakan liar yang dianggap berpotensi memunculkan konflik horizontal di tengah masyarakat yang berdampak terhadap ketertiban dan keamanan negara.
Dua kelompok berbeda itu saling tuding dan hampir ricuh. Bahkan, massa dari Gerakan Keadilan Rakyat sempat saling dorong dengan petugas. Sebagian massa ada yang mencoba melompati beton barrier yang terpasang di depan Bawaslu.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo pun turun tangan dan mencoba meredam massa aksi yang memaksa masuk ke Gedung Bawaslu.
“Sudah-sudah jangan naik, turun-turun, tenang-tenang. Kami sudah memberikan tempat bagi bapak ibu sedari pagi,” kata Susatyo.*
Laporan M. Hafid
