FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut pihaknya telah membuat komitmen dengan pemerintah untuk mencegah korupsi di Pemilu 2024. Untuk itu, KPK merekomendasikan agar pemberian bantuan sosial (bansos) dalam bentuk uang.
“KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu 7/2/2024.
Ia menegaskan, bansos harus disalurkan berdasarkan data yang valid dan mutakhir. Selain itu, menurutnya bansos harusnya disalurkan dalam bentuk uang.
“Sesuai dengan rekomendasi KPK, bahwa bansos bukan berupa barang, tapi berupa uang. Dan uangnya disalurkan melalui kantor pos atau bank. Hal ini bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran dan efisien dalam proses distribusinya,” katanya.
Ghufron juga mengingatkan seluruh pejabat untuk bersikap jujur dalam menjalankan tugas dan tidak memihak salah satu pasangan calon.
“KPK juga mengingatkan kepada seluruh insan KPK dan segenap aparatur negara untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas sehari-hari, dengan menghindari sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu peserta pemilu,” tukasnya.
Terkait bansos, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengatakan bahwa jumlah anggarannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mencapai Rp496 triliun. Dia menyebut, angka tersebut naik Rp20 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp476 triliun.
“Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp496 triliun. Jadi, beda Rp20 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di kantornya, Selasa 30/1.
Sri Mulyani mengatakan realisasi dari anggaran untuk bansos itu akan terus dimonitor.*
