FORUM KEADILAN – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, buka suara terkait munculnya video-video apresiasi terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari beberapa civitas academica di sejumlah kampus. Hal ini diduga ‘diarahkan’ oleh aparat kepolisian untuk membuat video pernyataan tersebut.
Muhadjir menyebut bahwa aparat keamanan di wilayah tidak mempunyai tujuan untuk mengarahkan pihak kampus tetapi hanya untuk menjalin komunikasi semata.
Menurut Muhadjir, hal ini adalah fenomena yang wajar mengingat intensitas politik jelang hari pencoblosan.
“Dalam situasi berintensitas tinggi seperti saat ini aparat keamanan daerah pasti menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok strategis di wilayahnya. Termasuk kampus. Saya kira itu komunikasi biasa saja bukan pengarahan,” ujar Muhadjir, Rabu, 7/2/2024.
“Teman-teman yang membuat pernyataan dengan mengatasnamakan almamater tertentu pasti juga menjalin komunikasi dengan pihak luar,” sambungnya.
Kemudian, ia menilai bahwa apresiasi ataupun kritik yang diberikan kepada Presiden Jokowi adalah bentuk dari kebebasan akademik dan menurutnya kritik dan apresiasi adalah yang wajar-wajar saja.
“Berbagai pernyataan dari beberapa kampus akhir-akhir ini, itu adalah bentuk manifestasi kebebasan mimbar akademik,” ucap dia.
Diketahui sebelumnya, Rektor Universitas (Unika) Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto, menceritakan pada JUmat 2/2/2024 ia dihubungi oleh polisi dari Polrestabes Semarang yang kemudian meminta untuk membuat video apresiasi terhadap Presiden Jokowi.
Tidak hanya Ferdinandus, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Masrukhi juga menjadi salah satu pejabat kampus yang membuat video tentang Pemilu damai dan menceritakan awal mula pembuatan video itu juga dari permintaan Polres.*
