FORUM KEADILAN – Masalah pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik seperti guru dan dosen jadi bahan perdebatan para calon presiden (capres) di Debat Kelima Pilpres 2024, Minggu 4/2/2024.
Pada tema pendidikan, moderator menjabarkan permasalahan anggaran pendidikan yang tinggi, namun fasilitas pendidikan dan gaji para pendidik masih jauh dari kata layak.
Pertanyaan ini ditujukan pada capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Menurut Anies, tenaga pendidik merupakan kunci untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa.
“Karena itu kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya,” katanya.
Anies menjabarkan, masalah-masalah tenaga pendidik di antaranya ialah penghasilan yang adil dan setara.
Kata dia, ada 700 ribu guru honorer belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemudian, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi.
“Itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya,” imbuhnya.
Anies menyebut, terdapat beberapa program yang akan dijalankan ketika ia terpilih sebagai presiden, yaitu percepatan sertifikasi guru, pengangkatan guru honorer menjadi guru PPPK, kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen, serta anak tenaga kependidikan
“Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas,” katanya.
Kemudian, lanjutnya, hal yang tidak kalah penting ialah memberikan penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti berbasis pada kinerja. Selain itu, ia juga berencana untuk mengurangi beban administrasi dosen.
Menurutnya, tugas dosen itu mengajar dan meneliti dan jangan sampai dibebani oleh hal administratif.
“Dosen jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar. Jadi prinsipnya, ada nilainya dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya yang tadi saya sampaikan, dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia harus diaudit untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar.
“Kita harus mengaudit, mengkaji, sekarang sistem kita ini baik atau tidak,” ucap Prabowo.
Ia menyoroti masalah kebocoran alokasi dana pendidikan.
“Banyak sekali kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan, sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat kita,” ujar Prabowo.
Oleh karena itu dia menilai, semua pihak harus mengoreksi diri dan melakukan audit agar sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih baik.
“Kita harus koreksi diri, kita harus audit, dan di mana masalah sistemik yang kurang baik, harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik,” tegasnya.
Menanggapi jawaban Anies, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut, jika pendidikan mau maju, maka fasilitas yang diberikan negara harus hadir.
Ia pun menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan guru SMA, SMK, SD, dan SLB. Menurut cerita Ganjar, banyak guru digaji dengan upah minimal, yaitu sebesar Rp300.000.
“Maka pada saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Jawa Tengah tambah 10 persen, baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas,” kata Ganjar.
Ganjar juga menyebut bahwa dirinya memiliki aplikasi bernama Bimbingan Teknis Online dan Pendampingan (Bolpen).
“Ini untuk memberikan bantuan kepada guru memanfaatkan teknologi, untuk memberikan pengajaran yang bermutu,” lanjutnya.
Jika aplikasi ini bisa bekerja dengan baik, kata dia, maka guru dapat bekerja dengan baik dan dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjeratnya.
Merespons tanggapan kedua capres tersebut, Anies merasa baik Ganjar dan Prabowo memiliki pemahaman yang sama terkait persoalan pendidikan di Indonesia.
“Kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi,” tutup Anies.*
Laporan Syahrul Baihaqi
