IDCTA Harap Pemerintah Serius Bahas Perdagangan Emisi Karbon Internasional

Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) Riza Suarga (kanan) saat diskusi di Podcast Carbon Forum bersama Ketua Dewan Pengawas ACEXI Poempida Hidayatulloh (kiri), Jumat, 19/1/2024 | Merinda Faradianti/Forum Keadilan
Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) Riza Suarga (kanan) saat diskusi di Podcast Carbon Forum bersama Ketua Dewan Pengawas ACEXI Poempida Hidayatulloh (kiri), Jumat, 19/1/2024 | Merinda Faradianti/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) Riza Suarga mengatakan, penjualan kredit karbon Indonesia di Bursa Karbon Indonesia dapat ditingkatkan dengan bantuan partisipasi global.

Bursa karbon ialah pasar tempat perdagangan izin emisi karbon dan kredit karbon yang dihadirkan sebagai bagian dari upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) serta mengatasi perubahan iklim.

Bacaan Lainnya

Bursa karbon bertujuan menciptakan insentif bagi perusahaan dan negara guna mengurangi GRK dengan cara menyediakan mekanisme untuk membeli serta menjual izin emisi atau kredit karbon.

“Kita telah melakukan cukup banyak pekerjaan dalam hal ini mengembangkan proyek karbon dan kemudian menghasilkan kredit karbon. Lalu, menjualnya ke banyak pembeli terutama di luar negeri,” katanya pada diskusi Podcast Carbon Forum Keadilan bersama Ketua Dewan Pengawas ACEXI Poempida Hidayatulloh, Minggu, 4/2/2024.

Riza melanjutkan, terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam penjualan karbon tersebut, yakni peraturan di dalam negeri serta tantangan yang berasal dari luar negeri. Sehingga, di asosiasinya Riza melakukan konsolidasi untuk bisa menghadapi hambatan tersebut.

Riza juga mengomentari mengenai status Pasar Karbon di Indonesia saat ini. Katanya, beberapa tahun terakhir pasar karbon memang menghadapi masa sulit.

Riza mengungkapkan, pada 2021 pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), akan mencoba mengkonsolidasikan semua peraturan.

“Sayangnya semua proyek yang telah dilaksanakan harus ditangguhkan, sehingga banyak pertanyaan dan juga ketidakpastian, terutama dari investor internasional. Mereka bertanya kepada kami apa yang akan terjadi,” ujarnya.

“Apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Dan saya terus mengatakan kepada mereka dengan penuh percaya diri, tentu saja karena kami tidak pernah ingin mengatakan hal-hal buruk tentang pemerintahan permanen kita,” lanjutnya.

Menurut Riza, pelaksanaan kebijakan tersebut cukup lambat. Oleh karena itu, ia berharap pemerintahan baru di pemilu mendatang akan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap isu karbon.

“Jadi butuh banyak napas, butuh banyak kesabaran, tapi juga butuh stamina. Tentu saja kita semua menantikan peraturan pelaksanaan perdagangan internasional ini. Pada dasarnya, seluruh peraturan perdagangan akan segera hadir,” harapnya.*

Laporan Merinda Faradianti

Pos terkait