FORUM KEADILAN – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor deklarasi dukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Gus Muhdlor hadir di tengah deklarasi Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 1/2/2024. Ia muncul di hadapan ribuan massa sambil mengacungkan salam 2 jari.
Gus Muhdlor juga mengajak warga yang hadir untuk memilih Prabowo-Gibran.
“Nderek kiai pilih Pak Prabowo. Menang sekali putaran!” seru Gus Muhdlor.
Satu hari sebelumnya, Gus Muhdlor ‘menghilang’ saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinasnya pada Rabu, 31/1.
Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi pajak yang menyeret Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Siska Wati.
Kasus Korupsi Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo
KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka pemotongan insentif ASN dengan total Rp2,7 miliar. Uang tersebut diduga masuk ke kantong Kepala BPPD Sidoarjo hingga Bupati Sidoarjo.
Kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Sidoarjo pada Kamis, 25/11/2023. Sebanyak 11 orang ditangkap dalam operasi tersebut, dan KPK menetapkan Siska sebagai tersangka.
Permasalahan ini bermula dari pengumpulan pajak BPPD Sidoarjo sebesar Rp1,3 triliun selama 2023. Sebagai imbalan atas perolehan tersebut, para ASN yang bertugas memungut pajak di BPPD Sidoarjo seharusnya mendapat insentif.
Namun, Siska diduga melakukan pemotongan secara sepihak terhadap insentif tersebut. Permintaan potongan dana insentif diduga disampaikan oleh Siska secara lisan kepada para ASN.
Besaran potongan berkisar antara 10-30 persen, tergantung pada besarnya insentif yang diterima oleh masing-masing ASN.
Uang hasil potongan diduga diserahkan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang ditunjuk dari tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.*
