FORUM KEADILAN – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menunggu waktu yang pas untuk mengundurkan diri. Tetapi untuk menjadi contoh yang baik, Mahfud dinilai memang harus mundur.
Mahfud MD memastikan niatnya untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Ia mengaku, masih menunggu waktu yang tepat untuk mundur.
“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara settingan Pak Ganjar itu,” kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof, Selasa 23/1/2024.
Menanggapi hal itu, Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Golf Prabowo-Gibran, Mangapul Silalahi meminta agar Mahfud segera menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Mangapul, Mahfud sebagai seorang negarawan mestinya menjalankan apa yang sudah disampaikan kepada publik. Jangan hanya sekadar bluffing atau menggertak.
“Enggak usah nge-bluffing, kalau mau keluar ya keluar saja dari posisi Menteri Polhukam,” kata Mangapul di Kantor Fanta HQ di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 26/1.
Mangapul bahkan menyebut, pernyataan Mahfud terkesan seperti orang merajuk.
“Pernyataan kemarin itu kok beliau seperti anak kecil yang ngambek. Ibarat men-downgrade diri sendiri. Saya rasa itu bukan mengancam itu, lebih ke ngambek karena mungkin elektabilitas tidak naik-naik, bahkan turun. Jadi kalau mau undur dari kabinet, ya silakan mundur saja. Tidak usah banyak narasi, langsung eksekusi,” ujarnya.
Tidak hanya Mahfud, Mangapul juga minta cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar kakaknya, Abdul Halim Iskandar untuk undur diri sebagai Menteri Desa. Menurutnya, Cak Imin layaknya seorang oportunis yang dalam beberapa kesempatan mengkritik kebijakan pemerintah, terlebih soal pedesaan.
“Ini baik 01 dan 03 sekarang yang justru perlu kita pertanyakan etikanya. Seolah begitu oportunis dan menaruh kaki di dua perahu. Masih mau ada di Kabinet Jokowi, tetapi juga terus menerus mengkritik bahkan menyerang Jokowi. Jadi bagaimana itu maunya?” imbuhnya.
Sementara, anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD sekaligus Ketua Ganjar Center, Poempida Hidayatulloh menganggap, kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka semestinya tidak mencampuri urusan kandidat lain. Prabowo juga tidak mundur sebagai Menteri Pertahanan dan Gibran tidak mundur sebagai Wali Kota Solo.
“TKN tidak perlu ikut-ikut urusan pribadi capres-cawapres lain, fokus saja urus capres-cawapresnya yang juga tidak mundur-mundur dari jabatan,” kata Poempida kepada Forum Keadilan, Sabtu 27/1.
Menurut Poempida, mundur atau tidaknya hanya persoalan kenyamanan bekerja. Terlebih, saat ini terdapat perbedaan pandangan politik antara Mahfud dan Jokowi, sehingga kurang nyaman dalam bekerja.
“Dalam konteks ini agar tidak mengganggu kinerja kabinet, maka pertimbangan mundur itu menjadi salah satu opsi,” ujarnya.
Sementara soal Mahfud yang mengkritik kebijakan pemerintah, baik saat debat maupun forum lainnya, menurut Poempida sah-sah saja. Siapapun berhak untuk mengkritiknya.
“Budaya mengkritik dan menerima kritik secara baik adalah ciri-ciri budaya demokrasi yang sudah matang dan berkualitas. Kalau masih banyak emosional dan baperan itu berarti belum paham demokrasi yang berkualitas,” tuturnya.
Lagi pula, Poempida menilai kinerja Mahfud sebagai Menko Polhukam tergolong yang terbaik.
Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan punya pandangan berbeda. Ia menilai, permintaan mundur dari TKN Prabowo-Gibran itu wajar. Sebab, mereka melihat kritikan yang disampaikan oleh dua kubu kandidat lainnya mengganggu suasana politik di Indonesia.
“Permintaan TKN saya kira wajar, karena melihat teman-teman cawapres yang berada dalam lingkaran pemerintahan itu sering menyampaikan kritiknya kepada pemerintah, terutama dalam forum-forum debat. Ini dianggap cukup mengganggu suasana politik, kecuali mereka memang mundur,” kata Yusak kepada Forum Keadilan, Sabtu 27/1.
Menurut Yusak, sekalipun aturannya tidak mengharuskan mundur, namun jika Mahfud ingin menggunakan strategi menyerang terhadap pemerintah, maka akan lebih bagus mundur.
“Karena kalau di luar pemerintahan kan lebih longgar lagi, lebih leluasa lagi untuk menyampaikan kritik,” ujarnya.
Yusak menganggap, Mahfud seakan menelanjangi dirinya sendiri atas semua kritik yang disampaikan, karena di sisi lain dia masih menjabat sebagai Menko Polhukam.
Namun jika mundur, kata Yusak, Mahfud telah memberikan contoh etika politik kepada masyarakat, karena rela melepas jabatannya saat dia terjun sebagai cawapres.
“Kalau mundur, saya kira itu akan menjadi contoh etika politik yang baik ya bagaimana pejabat publik itu rela meninggalkan jabatannya supaya tidak mengganggu efektivitas kinerja pemerintahan,” bebernya.
Yusak khawatir akan adanya konflik kepentingan, karena status Mahfud sebagai pejabat publik dan cawapres.
Tidak hanya berlaku bagi Mahfud, hal ini juga berlaku bagi semua pihak yang bertugas sebagai pejabat publik yang maju di Pilpres. Termasuk juga pejabat yang menjadi tim sukses dari setiap pasangan.
“Saya kira kalau Mahfud mundur, Cak Imin mundur, itu akan dicatat oleh sejarah lah sebagai pejabat publik yang memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk menghindari konflik kepentingan yang terjadi,” pungkasnya.*
Laporan M. Hafid
