Bawaslu Pernah Surati Jokowi Soal Batasan Kampanye Pemilu

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menghadiri acara Bappilu Nasional PPP di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Minggu 12/11/2023 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menghadiri acara Bappilu Nasional PPP di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Minggu 12/11/2023 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku pernah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait batasan-batasan presiden dimasa pemilu. Surat tersebut dikirimkan jauh sebelum pernyataan Jokowi soal presiden tak boleh memihak.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, surat tersebut berisi aturan di UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bacaan Lainnya

“Kami sudah mengirim surat ke Pak Presiden untuk kemudian dalam melakukan hal apapun juga yang berkaitan dengan sekarang masa tahapan kampanye, maka ada beberapa larangan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Bagja di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta Pusat, Jumat 26/1/2024.

Bagja juga menjelaskan bahwa pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak tidak cukup kuat untuk dikatakan sebagai dugaan pelanggaran pemilu.

“Pelanggaran hukum? Enggak. Belum cukup kuat,” ucapnya.

Ia menjelaskan presiden memang boleh berkampanye dan memihak, asal tidak menggunakan fasilitas negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa presiden boleh melakukan kampanye dalam Pemilu.

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi saat dirinya ditanya soal menteri-menteri yang mempunyai latar belakang nonpolitik yang terlihat aktif berkampanye saat ini.

Ia mengatakan bahwa itu adalah hak demokrasi dan politik semua orang.

“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 24/1.