Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Evaluasi Maruli Simanjuntak
FORUM KEADILAN – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyoroti pernyataan Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak terkait kekerasan yang dilakukan anggota TNI di Boyolali dan Manado.
Mereka menilai, tindakan kekerasan yang dilakukan anggota TNI tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.
Dalam sebuah wawancara di televisi, Maruli sempat menyebut tindakan anggota TNI tidak dapat dibenarkan. Namun, ia menggarisbawahi bahwa mereka memiliki hak untuk membela diri atas aksi dan reaksi.
Tetapi, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Julius Ibrani menilai, tindakan kekerasan yang dilakukan anggota TNI tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.
“Kekerasan tersebut menunjukkan kecenderungan masih kuatnya arogansi dan kesewenang-wenangan hukum anggota TNI terhadap warga sipil,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6/1/24.
Menurutnya, aparat keamanan yang diduga melakukan kekerasan tidak boleh lepas dari proses hukum di peradilan umum. Jika dibiarkan dan dibenarkan, sambungnya, hal tersebut sangat berbahaya karena dapat menjadi preseden buruk untuk memicu kekerasan lainnya di kemudian hari.
“Pembelaan KSAD terhadap kekerasan anggotanya dikhawatirkan menjadi preseden buruk yang memicu kekerasan lain di kemudian hari,” tuturnya.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komisi I DPR RI agar memanggil dan mengevaluasi sikap KSAD yang abai terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Sikap permisif ini, kata dia, menjadi berbahaya karena akan membuat kondisi semakin keruh.
Sebelumnya, beredar video viral yang memperlihatkan kerusuhan antara anggota TNI dan pengantar jenazah di Manado, Jumat 5/1/2024. Hal ini dipicu dari bunyi knalpot brong sepeda motor di Markas Kodam XIII/Merdeka, Manado, Sulawesi Utara.
Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah anggota TNI memukul salah seorang pengendara motor. Fenomena serupa juga terjadi tindakan penganiayaan sejumlah anggota TNI terhadap massa relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Laporan Syahrul Baihaqi
