FORUM KEADILAN – Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan bahwa memastikan bantuan sosial (Bansos) beras 10 kilogram akan dilanjut walaupun sempat disinggung oleh Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud.
Moeldoko menjelaskan bantuan ini tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan program bansos ini telah dilaksanakan sejak September 2023 dan akan berlanjut di tahun ini.
“Program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu sebelum, jauh sebelum Mas Gibran menjadi calon wakil presiden,” jelas Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 3/1/2024.
Ia juga mengatakan, bansos beras adalah solusi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kenaikan harga beras.
Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat memenuhi kebutuhan pangan di tengah lonjakan harga.
Moeldoko mengungkapkan program bansos akan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat miskin tetap bisa mengakses pangan.
“Ndak, ndak. Ndak akan menghentikan. Nanti akan ada lagi pada Januari, Februari, Maret. Setelah itu ada lagi rencananya gelombang lagi berikutnya,” ujar Moeldoko.
“Kalau ada hubungan dengan Pemilu, mungkin setelah Februari berhenti,” tutur Moeldoko.
Diketahui, hal ini bermula dari permintaan TPN Ganjar-Mahfud untuk menunda pembagian bansos adalah demi menghindari kecurigaan bahwa hal itu hanya memberikan keuntungan kepada capres-cawapres tertentu.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, pembagian bansos saat kontestasi politik sangat rentan untuk dimanfaat untuk mengambil suara rakyat.
“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” jelas Todung di Jakarta Pusat, Jumat, 29/12/2023 lalu.
“Tapi menurut saya dalam konteks Pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini,” tegas Todung.
Pada Rabu, Wakil Ketua TPN Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi memberikan klarifikasinya dan berkata TPN mendorong program bansos terus yang disalurkan oleh Pemerintah.
“TPN Ganjar-Mahfud tak pernah berfikir untuk unsur penundaan penyaluran Bansos sampai setelah pemilu. Jangankan usulkan penundaan, berpikir pun enggak pernah,” ujar TGB di Markas TPN Ganjar-Mahfud, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 3/1/2024.
Disisi lain, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa dirinya setuju dengan wacana pembagian bantuan sosial (bansos) didistribusikan setelah kontestasi Pilpres 2024 selesai.
“Saya setuju lebih baik kita tunda pemberian bansos sampai pemilu (selesai),” tutur Cak Imin, setelah bertemu dengan Nelayan di permukiman kampung nelayan Kali Adem, di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa, 2/1/2024.
Cak Imin menilai penundaan pemberian bansos tersebut dilakukan untuk mencegah adanya pasangan calon (paslon) tertentu yang ingin memperoleh keuntungan.
Tetapi, penyaluran bansos tetap harus diberikan setelah keseluruhan rangkaian Pemilu telah usai.
Penerima manfaat, kata Cak Imin, harus terlebih dahulu mendapatkan sosialisasi untuk menghindari adanya kepentingan tertentu di balik kegiatan penyaluran tersebut.
“Tetapi penyalurannya sudah dipastikan kepada para penduduk, jatah bansos tetap diberikan tetapi proses penerimaan supaya tidak ada yang numpang, untuk supaya tidak ditumpangi kepentingan pemilu,” sambung Cak Imin.
“Tapi tetap diberikan, jangan salah paham, ini hanya penundaan waktu supaya apa? Supaya tidak ditumpangi,” kata Cak Imin.*
