FORUM KEADILAN – Guyonan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Ketum PAN) Zulkifli Hasan yang mengaitkan tata cara salat dengan Pilpres 2024 menuai kontroversi. Pernyataannya yang sensitif memberi celah pada serangan politik.
Dalam video yang viral di media sosial, pria yang akrab dipanggil Zulhas ini mengaku heran dengan perubahan sikap masyarakat akhir-akhir ini. Perubahan yang ia contohkan, ialah dengan tidak membaca amin setelah Al-Fatihah.
Begitu juga dengan gerakan tahiyat. Kata Zulhas, saat ini pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melakukan gerakan tahiyat dengan menunjuk dua jari.
Guyon tersebut sontak mematik pro kontra di masyarakat. Meski mengelak dengan menyebut hanya bercanda, Zulhas dianggap sudah keterlaluan dengan mempermainkan identitas agama tertentu.
Terkait candaan itu, perwakilan dari Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Rahmad Himran melaporkan Zulhas ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Laporan dibuat atas kasus dugaan penistaan agama.
“Hari ini kami resmi laporkan Zulkifli Hasan terkait persoalan yang menyangkut penistaan agama,” ucap Himran di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis 21/12/2023.
Himran mengatakan, pihaknya menganggap bahwa apa yang disampaikan Zulhas berlebihan dan mengandung unsur penistaan agama. Sebab, ibadah salat tidak layak dijadikan sebuah candaan.
Ia pun menunjukan salah satu bukti berupa artikel berjudul ‘Candaan Zulhas soal Ibadah Sholat, MUI: Masuk Kategori Penistaan Agama’. Dalam artikel tersebut, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyiddin Junaidi berpandangan bahwa candaan yang dilontarkan termasuk dalam kategori penistaan agama.
Selain itu, Himran juga membawa beberapa bukti artikel lain, serta bukti video dalam flashdisk yang akan diserahkan ke Bareskrim.
Selain membuat laporan, FUIB juga melakukan aksi demo di depan Gedung Mabes Polri. Ia mengklaim, ada lebih dari 200 orang yang berpartisipasi untuk mendesak Polri agar menangkap Menteri Perdagangan itu.
Ia juga menjamin bahwa pelaporannya tidak ditunggangi. FUIB, sambungnya, memiliki program utama dalam mengawal kasus keumatan. Jadi siapapun pelakunya, selama menista agama, akan dilaporkan secara hukum.
“Kalau agama sudah diinjak-injak untuk kepentingan seperti ini maka kita harus bergerak, kawal dan laporkan. Para pelaku penista agama harus ditangkap biar ada efek jera ke depan,” katanya.
Namun begitu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Mukri justru punya pendapat berbeda. Menurutnya, guyon tersebut adalah hal yang biasa. Hanya saja, di tahun politik seperti sekarang banyak pihak yang akan ‘menggoreng’ pernyataan Zulhas.
“Ini kan hal biasa, tahun politik. Zulhas sebenarnya sedang mengingatkan. Jangan sampai pemilu, bangsa ini terpecah belah. Harapannya justru Indonesia semakin kuat dan hebat. Konteksnya menyindir itu. Mengingatkan, jangan sampai terpolarisasi dan terbelah,” katanya kepada Forum Keadilan, Kamis 21/12.
Mukri menyakini, Zulhas tidak memiliki niat untuk mempermainkan identitas agama tertentu apalagi sampai melecehkan. Menurut Mukri, pelecehan agama itu memiliki makna yang dalam, tidak sesederhana celetukan semata.
“Saya yakin, dia tidak ada niat melecehkan agama. Beliau itu mengingatkan, jangan sampai dengan pemilu ini masyarakat terbelah. Saya kira tidak sesederhana ini pelecehan. Ini hanya guyon untuk mengingatkan, bukan untuk mengolok-olok. Jangan dipolitisir,” lanjutnya.
Mukri memandang, pernyataan Zulhas berbeda dengan pelecehan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Ini beda. Zulhas kan mengerti agama, konteksnya berbeda. Kita lihat positifnya, jangan terlalu melihatnya secara politik. Pidato Zulhas kan juga dipotong-potong, saya yang melihat pidato itu sampai habis berpendapat tidak ada niat untuk melecehkan,” ungkapnya.
Ia mengimbau masyarakat, agar tidak mudah terhasut narasi-narasi kelompok tertentu yang memiliki kepentingan.
Soal apakah celetukan itu akan berdampak pada elektabilitas Prabowo-Gibran yang satu koalisi dengan PAN, Mukri menjawab, jika Zulhas melakukan klarifikasi, maka bisa jadi tidak akan memberikan dampak yang buruk.
“Jelaskan saja ke masyarakat, tabayyun, bisa jadi tidak berpengaruh. Tetapi, jika terus digoreng pihak tertentu, tidak tertutup kemungkinan akan berpengaruh,” tutupnya.
Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli juga sependapat. Supaya, candaan dari Zulhas tersebut dapat kembali memberikan citra positif dari masyarakat, Lili mengusulkan PAN untuk melakukan mawas diri dan mengklarifikasi.
“Perlu tabayyun dan memberikan penjelasan atau klarifikasi untuk meredam suasana,” ucapnya, kepada Forum Keadilan, Kamis 21/12.
Lili sendiri sebenarnya menyayangkan guyonan Zulhas. Sebab, candaannya bisa menimbulkan dampak negatif bagi pencalonan Prabowo-Gibran.
Lili memandang, meskipun konteks yang disampaikan Zulhas itu tidak serius, namun perkataannya sangat sensitif. Bahkan, bisa menoreh reaksi buruk dari masyarakat.
“Seperti yang direspons oleh pihak PAN, dalam konteks bercanda, tidak serius. Namun, saya kira karena yang diguyonin itu terkait dengan salat, membuat banyak orang keberatan. Itu sangat disayangkan,” tegasnya.
Lili menilai, sentimen agama masih kerap digunakan oleh para elit politik. Isu ini bukan hanya akan menuai kontroversi, tetapi juga menimbulkan konflik.* (Tim FORUM KEADILAN)
