FORUM KEADILAN – Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengakui adanya dugaan korupsi yang semakin merajalela di Indonesia. Ia menyebut bahwa dirinya cukup vokal dalam membongkar kasus-kasus korupsi ke publik.
Menjelang Pilpres 2024, Mahfud mengungkapkan, dirinya sering kali disentil dan dianggap hanya diam terkait kasus-kasus korupsi. Ia menegaskan tak akan dia saja dan sudah berusaha.
“Ada yang bilang begini, sentilan, penegakan hukum dan korupsi di Indonesia merajalela. Lalu ada orang bilang, ‘Lho, Menko Polhukamnya Pak Mahfud, kenapa diam saja?’ Saudara, justru saya tidak diam, makanya saya ngomong,” ujar Mahfud dalam seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Rabu, 29/11/2023.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, banyak yang mencoba menutupi kondisi korupsi yang merajalela di Indonesia, sementara hanya dirinya yang berani bersuara.
“Coba saudara cari menteri-menteri sebelumnya, apakah ngomong kayak saya, terus terang bahwa di pemerintahan ini banyak korupsinya? Nggak ada, semuanya ditutup-tutupi. Negara ini baik. Malah yang ngomong ditangkap. Cari Menko Polhukam itu sudah ada 16 orang sejak tahun 1973, apa ada Menko Polhukam yang mengatakan di negara kita ini banyak koruptornya? Tidak ada, saya yang berani ngomong itu,” jelas Mahfud.
“Jadi saya bertindak. Lalu saya yang ngomong bahwa ini fenomena di pemerintahan, dan saya juga yang bertindak,” tambah Mahfud.
Mahfud menyebutkan, sejumlah kasus korupsi yang terbongkar setelah dirinya bersuara dengan dimulai ASABRI hingga transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurut Mahfud, sepanjang sejarah tidak pernah ada Menko Polhukam yang menyelesaikan kasus korupsi selain dirinya.
“Saudara, coba dicari di catatan, sejarah ke tata pemerintahan, apakah ada seorang Menko Polhukam sejak dulu menyelesaikan kasus korupsi, nggak ada,” lanjut Mahfud.
Mahfud juga menyampaikan penegakan hukum yang jelek di pemerintahan yang harus disampaikan oleh pemerintah sendiri dan menyebut hal tersebut tidak bisa disembunyikan.
“Ya, karena musim kampanye, itu kan penegakan hukum di Indonesia jelek, lalu orang bilang Menko Polhukamnya kan Pak Mahfud, berati Pak Mahfud dong yang nggak bisa. Ya ndak begitu saya ngomong, dan saya umumkan bahwa itu terjadi di pemerintahan kita, dan kalau mau membersihkan ini harus dikatakan oleh pemerintah sendiri nggak bisa disembunyikan,” tambah Mahfud.
Mahfud mengungkapkan bahwa mengisi seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma bukan sebagai bentuk kampanye, dan ia mengaku sejak lama sudah mengisi seminar-seminar di lingkungan kampus.*
