FORUM KEADILAN – Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berjanji tak akan membentuk kabinet pakai sistem jatah menteri kalau menang. Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, rencana tersebut sulit direalisasikan.
“Menurut saya ide yang bagus. Tetapi itu masih ide buat jualan, tidak akan bisa direalisasikan, karena bagaimanapun namanya berkoalisi itu harus berbagi,” katanya kepada Forum Keadilan, Minggu, 26/11/23.
Ujang menjelaskan, pada faktanya, partai yang berkoalisi pada umumnya membagi-bagi jatah. Kalau tidak, nantinya malah sulit untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Kalau PPP tidak dikasih jatah, Perindo juga tidak, Hanura tidak, mereka pasti kabur. Berkoalisi kan untuk mendapatkan kekuasaan bersama, yang dibicarakan, ditanya, sesuai dengan proporsinya masing-masing. Tetapi kalau tidak ada keuntungan, ya koalisi ini pasti akan kabur lari,” ucapnya.
Menurut Ujang, justru berbahaya jika PDIP mendominasi parlemen dan menteri. Partai banteng tersebut akan menerima serangan dari banyak pihak.
“Kalau itu terjadi di parlemen juga, kalau hanya PDIP saja, akan banyak digebug oleh partai lain gitu,” ungkapnya.
Menurut Ujang, budaya bagi-bagi jatah kursi menteri sudah terjadi sejak Pemilu 2004. Kongkalikong jabatan untuk memenangkan kekuasaan tidak terhindarkan.
“Sekarang mereka juga pasti sudah sepakat siapa akan dapat apa, dan bagaimana. Partai apa akan mendapatkan menteri berapa, sudah sepakat, tapi mereka tidak ingin bicara saja. Tetapi nyatanya di belakang, mereka sudah membagi jatah. Kalau tidak bagi jatah, ya tidak mungkin terjadi koalisi begitu,” terangnya.
Ujang juga menegaskan bahwa di dunia politik, tidak ada yang gratis.
Sebelumnya, Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk tidak memberikan jatah menteri kepada partai politik pendukung atau koalisi jika mereka terpilih di Pilpres 2024.
Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 ini menyatakan semua kabinetnya nanti harus diisi oleh orang yang kompeten sesuai bidangnya.
“Karena kan hampir semua orang tahu tuh penyusunan kabinet kan kadang kala jatah-jatahan untuk partai koalisi. Nah, kita sudah berbicara dengan Pak Ganjar, dengan partai koalisi, besok enggak pakai jatah-jatahan lho,” kata Mahfud, Sabtu 23/11.*
Laporan Novia Suhari
