FORUM KEADILAN – Sejarah baru akan terjadi dalam pemilihan presiden atau pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, dalam sejarah pilpres secara langsung, baru pertama kalinya diikuti oleh anak presiden yang tengah menjabat.
Hal ini praktis menjadi tanda tanya besar, terutama soal netralitas dan potensi konflik kepentingan dari sang kepala negara sendiri, Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, akan memperebutkan jabatan wakil presiden, Jokowi tentunya diharapkan dapat bersikap netral, tidak condong mendukung salah satu calon demi terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adi Wibowo, menyebut jika indikasi konflik kepentingan sudah terlihat bukan hanya saat Gibran Rakabuming ditetapkan oleh Prabowo Subianto sebagai bakal cawapresnya pada Minggu, 22/10/2023 lalu.
Ia juga blak-blakan menyebut bersikap netral bagi Jokowi adalah hal yang sangat rumit.
“Akan sangat susah ya untuk Jokowi bisa memisahkan perannya sebagai presiden dan sebagai orang tua dari Gibran. Apalagi kemarin MK, terbukti pamannya (Ketua MK Anwar Usman) juga tidak bisa memisahkan dan terjadi konflik kepentingan,” ungkapnya kepada Forum Keadilan pada Sabtu, 28/10/2023.
Hal ini merujuk pada putusan MK yang mengabulkan syarat cawapres berdasarkan pengalamannya sebagai kepala daerah. Ini yang membuat dugaan dalam masyarakat jika MK memuluskan jalan Gibran untuk menjadi cawapres.
Lebih lanjut, Kunto juga menilai sejatinya dalam pemerintahan Jokowi, konflik kepentingan sudah diwajarkan. Dibuktikan beberapa menteri era pemerintahan Jokowi yang diduga menggunakan fasilitas negara terkait jabatannya di luar pemerintahan.
“Misalnya ketika beberapa menterinya menggunakan fasilitas negara dalam tanda kutip untuk berkampanye, mengejar tiket calon presiden dan calon wakil presiden oleh beberapa menteri,” tambahnya.
Tudingan Kunto ini bukan tanpa alasan. Kini, dalam jajaran tim pemenangan Prabowo-Gibran, terdapat nama-nama beken yang duduk sebagai menteri atau wakil menteri di pemerintahan Jokowi.
Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran dinakhodai dua menteri Jokowi, ialah Wamen BUMN Rosan Roeslani dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Rosan sendiri kemarin mengaku akan mengundurkan diri dari jabatan Wamen BUMN.
Selain itu, di jajaran ketum partai KIM pun terdapat pula sejumlah menteri. Selain Prabowo selaku Menhan dan juga Ketum Gerindra, ada pula Airlangga Hartarto selaku Ketum Golkar dan Menko Perekonomian, Zulkifli Hasan selaku Ketum PAN dan Menteri Perdagangan.
Selain itu ada pula Ketum relawan Projo, Budi Arie Setiadi, yang juga dikenal sebagai Menkominfo.
Inilah yang dianggap Kunto menjadi preseden buruk dalam Pemilu 2024 mendatang. Tidak hanya saat pemilu, ini bisa menjadi catatan buruk bagi pemerintahan di masa mendatang.
Kunto pun berharap konflik kepentingan ini bisa dihentikan.
“Bukan hanya soal etika yang mengganggu, tapi juga merusak tata negara kehidupan pemerintahan kita,” ungkapnya.*
