Beda Sikap PDIP ke Gibran dan Budiman Saat Belok ke Prabowo

Acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI | Instagram @giring
Acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI | Instagram @giring

FORUM KEADILAN – Sikap santai PDI Perjuangan (PDIP) saat kadernya sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, resmi menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, menjadi sorotan.

Bagaimana tidak? PDIP diketahui mengusung capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Artinya, Gibran menjadi saingan mereka di panggung Pilpres 2024.

Bacaan Lainnya

Keputusan Gibran yang membelok dari PDIP itu justru direspons santai oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani maupun Ganjar. Keduanya sama-sama mengucapkan selamat kepada Gibran, dan yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan ayah dari Gibran, tidak akan menggunakan fasilitas negara untuk anaknya di Pilpres.

“Selamat! Mudah-mudahan bertanding fair, sehat, dan menyenangkan,” kata Ganjar.

“Selamat kepada capres Mas Prabowo dan cawapres Mas Gibran yang sudah mendaftar (Pilpres),” kata Puan.

Sikap PDIP dengan Gibran ini sangat bertolak belakang ketika mantan kader mereka lainnya, Budiman Sudjatmiko, yang langsung dipecat usai deklarasi mendukung Prabowo capres 2024.

Publik pun menjadi bertanya-tanya, apakah ini memang strategi PDIP agar tetap ‘menang’ di Pilpres meski Ganjar-Mahfud kalah. Sebab, semisal Prabowo-Gibran yang menang dan status Gibran tetap kader PDIP, otomatis PDIP menang juga.

Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno pun berpendapat demikian.

“Kalau Prabowo menang, Gibran sebagai wakil ya tetap lah sebagai kader PDIP. Dalam hal ini (PDIP) menang juga. Tapi secara umum kalau Gibran tidak dipecat dan tidak mengundurkan diri, ya saya kira PDIP untung Gibran untung,” katanya kepada Forum Keadilan, Kamis, 26/10/2023.

Menurut Adi, PDIP dan Gibran masih saling tidak ingin lepas dan saling membutuhkan.

“Sepertinya PDIP tak mempersoalkan Gibran maju Pilpres dengan Prabowo. Pada saat bersamaan Gibran terlihat enggan mundur dari PDIP. Ini lah rumitnya. Keduanya sepertinya saling tunggu dan masih terlihat saling membutuhkan,” kata Adi.

Sementara menurut Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, ada rasa takut dari PDIP mengenai langkah politik Jokowi dan Gibran, sehingga belum menentukan sikap soal aksi ‘nyebrang’ Gibran.

“PDIP takut kalau basis massa PDIP dan kesolidan PDIP terganggu oleh langkah politik Jokowi dan Gibran. Itu yang membuat PDIP belum menentukan sikap dengan persoalan Gibran ini. Soal apa yang akan terjadi, kalau Prabowo-Gibran menang ya mungkin deal-nya PDIP masih bisa masuk pemerintahan lagi. Politik tidak ada yang tahu, apa PDIP akan menjadi oposisi atau tidak,” kata Ujang kepada Forum Keadilan.

Di sisi lain, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing melihat, PDIP sebaiknya tidak memecat Gibran karena akan menjadi bumerang bagi PDIP sendiri.

Pasalnya, kata Emrus, apabila PDIP memecat Gibran pada situasi saat ini, justru akan dijadikan political victim oleh kelompok tertentu. Hal itu, juga akan memberikan rasa simpati masyarakat terhadap Gibran.

“Jika Gibran dipecat nanti akan dimainkan oleh kelompok tertentu untuk dijadikan political victim, jadi masyarakat bersimpati dengan Gibran,” imbuhnya kepada Forum Keadilan.

Emrus juga menyarankan, agar Gibran segera mengundurkan diri dari PDIP serta mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA). Emrus menyarankan Gibran untuk pamit dari PDIP karena sudah berada di lingkungan politik yang berbeda.

“Harusnya Gibran mengurus KTA baru karena sudah masuk kepada pencalonan wakil presiden di mana berbeda dengan partai politik yang berbeda,” tandasnya.* (Tim FORUM KEADILAN)