FORUM KEADILAN – Perombakan atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditengarai untuk memuluskan pemenangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Terlebih, Gibran merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi.
Dugaan tersebut muncul setelah kabar salah satu yang terkena reshuffle adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan. Meski hingga saat ini, belum dipastikan kebenarannya.
Budi Gunawan dikenal sangat dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Budi Gunawan merupakan yang terlama menjadi Kepala BIN, yakni sejak September 2016.
PDIP sendiri diketahui mengusung capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Fakta ini memunculkan dugaan hubungan Megawati dan Jokowi sedang tidak baik-baik saja, meski keduanya membantah.
Namun, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dengan majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo, serta keterlibatan anak Jokowi lainnya, Kaesang Pangarep, yang menjadi Ketua Umum PSI dan mendukung Prabowo-Gibran, situasinya semakin membuat arah dukungan Keluarga Jokowi sejak awal memang kepada Prabowo.
Sejak awal, sinyal arah dukungan Jokowi ke Prabowo juga terlihat ketika para pendukung dan relawan Jokowi dalam Pilpres 2014 maupun 2019 justru memilih mendukung Prabowo dibanding Ganjar.
Semua ini seolah sudah direncanakan dengan sangat matang sebagai usaha Jokowi dalam menentang Megawati atau membelok dari partai tempatnya bernaung, serta yang mengusungnya dalam Pilpres tersebut.
“Ini pertarungan dua kubu antara Megawati berserta gerbong PDIPnya dengan Jokowi yang diperkirakan akan mendukung putranya (Gibran) yang berpasangan dengan Prabowo,” ujar sumber Forum Keadilan.
Budi Gunawan disebut-sebut akan digantikan oleh Jenderal Dudung Abdurachman, yang akan masuk purnatugas pada November 2023. Diketahui, jabatan Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) telah resmi digantikan oleh Agus Subiyanto.
Digantinya Budi Gunawan dengan Dudung, menurut Analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting, karena Presiden Jokowi membutuhkan dukungan dari elite militer yang kuat.
“Sebagai jenderal bintang empat, Dudung diharapkan dapat membuat analisis intelijen terakhir dalam pertarungan politik Pemilu 2024,” kata Ginting melalui keterangan pers.
Reshuffle Kabinet Harus Berbasis Kepentingan Bangsa
Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengingatkan Presiden Jokowi untuk me-reshuffle kabinet bukan sebagai kepentingan politik, melainkan harus berbasis pada kepentingan rakyat.
Emrus menilai, sebagai lembaga eksekutif negara, presiden saat melakukan reshuffle menteri maupun jabatan strategis di lingkungan TNI, harus sesuai dengan Undang-Undang yang menjadikan hak prerogatif sebagai institusi negara. Hal itu dinyatakan, sebagai bentuk ketidakberpihakan presiden terhadap salah satu Pasangan Calon (Paslon) Presiden-Wakil Presiden
“Sebagai lembaga negara dalam melakukan reshuffle, menurut Undang-Undang itu adalah hak prerogatif sebagai presiden. Namun bukan untuk memperkuat atau mendukung daripada kekuatan politik tertentu,” ujarnya kepada Forum Keadilan.
Menurut Emrus, para pengganti yang terkena reshuffle harus seseorang yang memiliki kemampuan profesional sesuai dengan bidangnya. Agar, upaya tersebut tidak diasumsikan publik sebagai kepentingan politik pragmatis.
“Sebaiknya penggantinya jangan dari partai politik, jangan dari kekuatan politik, karena ini menjelang pemilu, agar tidak menjadi kepentingan-kepentingan politik pragmatis,” imbuhnya.* (Tim FORUM KEADILAN)
