PSI Respons PDIP soal Karma Politik
FORUM KEADILAN – Direktur Lembaga Bantuan Hukum PSI Francine Widjojo merespons pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto soal karma politik jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Francine meyakini, hakim MK independen dalam mengambil keputusan gugatan batas usia minimal capres dan cawapres.
“PSI yakin bahwa putusan tersebut sudah melalui pertimbangan terbaik dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen,” kata Francine kepada wartawan, Senin, 16/10/2023.
Menurut Francine, PSI dalam posisi menghargai putusan MK terkait gugatan tentang batas usia minimal capres-cawapres. Ia meyakini bahwa MK tidak akan terpengaruh oleh intervensi politik apa pun.
“Partai Solidaritas Indonesia menghargai apapun putusan Mahkamah Konstitusi hari ini terkait syarat usia minimal capres dan cawapres. Tidak mempan oleh intervensi politik, dan terus mengawal demokrasi Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melarang pada kader, simpatisan hingga pendukung bakal capres Ganjar Pranowo untuk demo ke MK.
“PDI Perjuangan menginstruksikan agar seluruh simpatisan, anggota dan kader partai serta pendukung Ganjar Pranowo untuk tidak melakukan demo ke MK. Partai mencermati adanya ribuan pengamanan gabungan Polri dan TNI akan dikerahkan untuk mengamankan MK. Pengamanan yang berlebihan seharusnya tidak diperlukan selama konstitusi benar-benar ditegakkan, dan tidak ada vested of interest serta sikap kenegarawanan dikedepankan,” kata Hasto dalam keterangannya pada Senin, 16/10.
Hasto juga mengungkapkan bahwa PDIP tidak perlu merespons gugatan tersebut, karena baik dan buruknya akan terungkap dengan sendirinya.
Hasto memperingatkan, ketika norma kebenaran dan kebaikan untuk kepentingan umum dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang harus dihadapi. Bahkan, ia menyatakan bahwa akan ada karma politik yang menyertainya dalam setiap keputusan MK.
“Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force. Jadi ngapain didemo. Cermati saja keputusannya yang sudah diambil. Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi,” ujar dia.
Hasto juga meyakini para hakim MK akan menjaga integritasnya.
“Konstitusi itu juga punya ruh, punya tujuan mulia bagi tata pemerintahan negara, karena itu akan berimplikasi serius, bahkan ada karma pada politik sekiranya dilanggar,” imbuhnya.
Diketahui, MK telah menjadwalkan putusan gugatan usia minimal capres cawapres pada hari ini, Senin, 16/10. Apakah minimal tetap berusia 40 tahun atau turun, atau malah diberi batas usia maksimal.*
