Solusi Harmonisasi Pedagang Offline dan Online

Ilustrasi jualan
Ilustrasi jualan | ist

FORUM KEADILAN – Seolah ‘diberi hati minta jantung’, beberapa pedagang Pasar Tanah Abang kini meminta pemerintah ikut menutup layanan e-commerce, seperti Lazada dan Shopee, setelah penutupan TikTok Shop beberapa waktu lalu.

Para pedagang tersebut mengeluhkan penurunan omzet mereka setelah menjamurnya layanan belanja online. Berdasarkan data yang dirilis oleh Statista, pengguna e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Bacaan Lainnya

Pada 2022, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia mencapai 178,94 juta, mengalami peningkatan sebesar 12,79 persen dibandingkan 2021 yang mencapai 158,65 juta pengguna. Angka tersebut diprediksi akan terus meningkat sepanjang 2023, yang masih menyisakan dua bulan lagi.

Merespons fenomena pedagang online vs offline ini, Peneliti Kebijakan Publik Institute of Development of Policy and Local Partnership Riko Noviantoro mengatakan, pemerintah perlu mengatur tata cara berjualan secara digital.

Riko memandang, pemerintah seharusnya turut berperan dalam mengatur perspektif, seperti pendapatan perusahaan yang diperoleh dari penjualan di e-commerce.

Lalu, kata Riko, hal itu diatur melalui afiliator. Hak setiap penyedia jasa e-commerce, pedagang, dan pembeli akan diatur oleh regulator, sehingga pajak dapat diambil dengan jelas.

“Sebaiknya pemerintah mengatur perspektif tertentu bukan berarti tidak boleh ikut cawe-cawe. Misalnya, pendapatan perusahaan yang harus diatur pemerintah untuk mengatur itu,” ucapnya kepada Forum Keadilan, Rabu, 11/10/2023.

Riko menilai bahwa penggiat usaha di dalam e-commerce tidak hanya terdiri dari pedagang kelas kecil, tetapi juga pedagang kelas atas. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur pendapatan yang tinggi, serta penyedia aplikasi yang memiliki modal besar untuk diberikan aturan pajak tinggi.

“Harus dikenai pajak yang tinggi bahwa penyedia aplikasi yang memiliki modal, cenderung menguasai pasar. Sebab, penggiat usaha yang ada di dalam e-commerce juga dari pedagang kelas atas,” ujarnya

Menurut Riko, masalah tersebut juga dialami oleh negara lain. Artinya, hal tersebut dikendalikan oleh kelompok-kelompok lain yang memiliki pengaruh dalam modal untuk memungkinkan aplikasi e-commerce mendapatkan potensi keuntungan yang besar.

“Hal ini dialami negara lain. Sekelompok orang yang mempunyai modal untuk membuat aplikasi itu mempunyai potensi untuk memperoleh keuntungan,” imbuhnya.

Riko menganggap, keluhan dari pedagang Pasar Tanah Abang memang harus didengar, namun hal ini tidak berarti harus menghentikan bisnis secara digital. Sebaliknya, yang diperlukan adalah mengatur tata cara berjualan digital. Diharapkan, pedagang Tanah Abang akan berdampingan dengan platform e-commerce.

“Apakah dia akan berdampingan dengan media e-commerce tersebut, itu tergantung penyedia aplikasinya,” tutupnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) juga sempat mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengatur perdagangan digital, sehingga penutupan e-commerce memang tidak mungkin dilakukan.

“Ya nggak (ditutup) kan diatur, bukan tutup. Nggak boleh dong,” kata Zulhas.*

Laporan Ari Kurniansyah