FORUM KEADILAN – Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengenai bakal calon presiden (capres) yang memiliki rekam jejak politisasi agama hingga jangan pilih capres yang hanya berkata manis direspons kritis oleh PKB.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut, partainya akan memberikan tindakan indisipliner kepada Gus Yaqut, sapaan akrab Yaqut Cholil Qoumas.
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengungkapkan bahwa pernyataan Gus Yaqut bertujuan melemahkan elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau AMIN di Pilpres 2024.
“Intinya ingin mendegradasi Anies-Cak Imin dan PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin. Agar mereka kalah, tumbang dan tidak berkuasa,” ucap Ujang kepada Forum Keadilan, Selasa, 3/10/2023.
Meskipun merupakan anggota dari partai yang sama, Menag termasuk dalam golongan PKB yang dipimpin oleh Gus Dur. Namun, karena perbedaan kelompok dan kepentingan, sangat jelas terlihat bahwa Gus Yaqut tidak menyukai PKB versi Cak Imin.
“Jadi ya banyak statement yang menyinggung Cak Imin dan PKB walaupun masih dalam 1 rumah,” tutur Ujang.
Meskipun demikian, Ujang menyayangkan pernyataan Menag yang bersifat politis, namun diucapkan di hadapan publik.
“Mestinya tidak diucapkan di depan publik, tidak membangun narasi permusuhan dengan PKB Cak Imin,” lanjutnya.
Sebagai anggota partai politik, kata Ujang, setiap kader harus patuh dan taat pada aturan yang telah disepakati oleh partai. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai tindakan indisipliner.
“Artinya, Cak Imin adalah pemimpin di dalam PKB. Tindakan ini tidak sehat. Oleh karena itu, harus ditindak, diberlakukan disiplin, dan ada mekanisme sanksi yang berlaku di dalam PKB,” tutupnya.
Sebelumnya, Yaqut dalam acara doa bersama di Hotel Alila, Solo, menyatakan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak daripada penampilan fisik atau kata-kata manis.
“Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya,” jelasnya.
Yaqut juga memperingatkan agar agama tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ia mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.
“Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan,” kata Yaqut.*
Laporan Syahrul Baihaqi
