FORUM KEADILAN – Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengenai rekam jejak politisasi agama oleh calon presiden (capres) telah memicu reaksi keras Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). GP Ansor membela Yaqut, sementara PKB merasa tersinggung.
Pernyataan Yaqut ini diungkapkan dalam acara doa bersama di Hotel Alila, Solo. Ia menyatakan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak daripada penampilan fisik atau kata-kata manis.
“Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya,” jelasnya.
Yaqut juga memperingatkan agar agama tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ia mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.
“Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan,” kata Yaqut.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi tanggapan terhadap pernyataan Yaqut. Ia menyebutnya sebagai omongan “buzzer” tanpa menjelaskan lebih lanjut.
“Ah itu omongan buzzer, hahaha,” kata Cak Imin di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu, 1/10/2023.
PKB Bertindak Tegas Menjelang Pemilu 2024
PKB yang merupakan partai politik yang menaungi Yaqut mengumumkan tindakan tegasnya dalam menanggapi pernyataan kontroversial Menteri Agama tersebut. Mereka menekankan pentingnya menjaga ujaran publik yang harmonis dari seorang pejabat publik yang dibayar oleh pajak negara.
“Hati-hati menjaga mulutnya, karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham,” kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Minggu, 1/10.
Jazilul mengungkapkan bahwa PKB telah merencanakan langkah-langkah untuk mendisiplinkan Yaqut. Dia berpendapat bahwa pernyataan Yaqut seharusnya tidak memicu spekulasi di kalangan publik.
Selain itu, Jazilul mengingatkan posisi Yaqut sebagai pembantu presiden yang telah disorot atas penyebaran hoax. Menurutnya, Yaqut memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan beragama.
“Apalagi menjadi pembantu presiden. Presiden sudah bolak balik bilang kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoax. Ini hoax kok dari negara, ini hoax kok mulai dari Menteri Agama yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama. Saya pikir itu tidak pantas. Biarlah publik yang mengevaluasi, kalau tidak presiden yang mengevaluasi,” ujar Jazilul.
PKB juga memastikan dukungannya untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden mereka, Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN), dalam Pemilu 2024. Mereka menegaskan bahwa kader yang setuju dengan dukungan ini akan taat pada disiplin organisasi.
“Ya kami sudah mendeklarasi pasangan AMIN dan semua pengurus, konstituen, partisipan PKB semua sudah mendukung AMIN. Saya pikir itu lah bukti ketaatan kepada organisasi, yang tidak setuju dengan itu berarti menyimpang dari keputusan organisasi, gampang itu, dan publik akan tahu siapa kader-kader PKB yang menyimpang dari keputusan organisasi dan pasti akan menerima disiplin organisasi,” pungkasnya.
GP Ansor Bela Menag Yaqut
Kadensus 99 PP GP Ansor Nuruzzaman menilai pernyataan Jazilul berlebihan. Ia juga menyentil Cak Imin yang menyebut pernyataan Yaqut seperti omongan buzzer.
Nuruzzaman menganggap keduanya sebagai politisi yang terlalu sensitif terhadap kritik.
“Cak Imin dan Jazil ini politisi baperan. Pernyataan seperti itu memang harus disampaikan Gus Men sebagai Menteri Agama,” kata Nuruzzaman dalam keterangan tertulis, Senin, 2/10.
Menurut Nuruzzaman, kedua elite PKB seharusnya mendukung pernyataan Yaqut sebagai upaya memberikan pendidikan politik kepada warga.
“Mereka berdua juga dapat gaji dari uang rakyat loh. Tugas mereka bukan mem-framing pernyataan Menag tapi harusnya mendukung pernyataannya,” ujar Nuruzzaman.
Nuruzzaman juga menyatakan bahwa Cak Imin dan Jazilul sebaiknya tidak menjadi politisi jika mudah tersinggung.
“Kalau jadi politisi baperan mending berhenti saja dari politisi,” imbuhnya.*
