Ditolak MK, KPAI Catat Sederet Masalah PPDB Sistem Zonasi

Kemendikbud Ristek
Kemendikbud Ristek

FORUM KEADILAN – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Laksono merespons Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

MK, kata Aris, memiliki pandangan tersendiri atas penolakan sebuah gugatan.

Bacaan Lainnya

“Saya kira MK punya cara membaca tersendiri bagaimana prasyarat dikabulkan dan tidaknya sebuah gugatan dan apa yang sudah menjadi putusan MK perlu kita hormati,” ucap Aris saat dihubungi Forum Keadilan, Jumat, 29/9/2023.

Terlepas dari penolakan MK, Aris menuturkan masih banyak catatan-catatan pada saat PPDB kemarin terutama terkait sistem zonasi.

Menurutnya, saat ini leading sector berada pada pundak Kemendikbudristek untuk mengevaluasi sistem ini.

Fakta dan temuan di lapangan terkait PPDB, kata dia, harus disampaikan secara langsung kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai acuan untuk merevisi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Leading sector-nya ada di Kemendikbudristek pastinya dan lebih baik masukan-masukan dari lapangan terkait yang terjadi di PPDB selama tahun 2023 ini disampaikan¬† ke Mendikbud untuk menjadi acuan bagaimana Permendikbud terkait PPDB bisa diperbarui,” tuturnya.

“Sehingga pada implementasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota bisa menjawab problem-problem PPDB yang selama ini selalu muncul,” imbuhnya.

KPAI sendiri mencatat beberapa masalah dalam sistem zonasi, salah satu permasalahan yang perlu diatasi, kata Aris, adalah lingkungan cover area. Menurutnya, perlu ada deteksi dini terkait berapa banyak potensi siswa-siswa terdekat di sekolah.

“Saya kira pendataan awal melalui RT/RW, bila perlu sekolah mendatangi tetangga, keluarga terdekat hingga akan pasti potensi masuk di sekolah itu. Nah dari situ kemudian anak-anak terdekat masuk ke ring area 1 dan seterusnya,” ucapnya.

Aris juga mengatakan dampak buruk terhadap anak yang tidak mendapatkan layanan pendidikan. Hak atas pendidikan, kata dia, merupakan hak dasar yang harus dimiliki setiap anak. Maka dari itu setiap anak berhak untuk mendapatkan akses pendidikan.

“Kalau PPDB ini tidak bisa menjawab problem-problem yang tahun kemarin ada maka berpotensi untuk bagaimana anak putus sekolah begitu,” tutupnya.*

 

Laporan Syahrul Baihaqi