Pajak Pengusaha Pendukung Anies Diperiksa, Pengamat: Itu Strategi Politik Lawan
FORUM KEADILAN – Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai, hukum di Indonesia masih terbilang tebang pilih terhadap lawan politik. Pasalnya, Anies Baswedan menyebut terdapat beberapa pengusaha yang diperiksa pajak usai membantu pencapresan dirinya.
“Tidak bagus, seperti tebang pilih. Itu hanya mengenai kelompok pendukung Anies tapi, bagi kelompok yang mendukung capres lain tidak diperiksa,” ucapnya, kepada Forum Keadilan, Rabu 20/9/2023.
Ia menilai, penegakan hukum yang dilakukan kepada perusahaan pendukung Anies Baswedan sangat tidak bagus.
Ujang berpandangan, persoalan hukum saat ini masih bisa dikendalikan dan dimainkan bagi kepentingan kekuasaan pihak tertentu. Tak hanya itu, hukum juga selalu menjadi alat bagi segelintir penguasa untuk mencapai keinginannya.
Hal itu dianggap sangat tidak baik dan dapat merusak sistem negara dalam berdemokrasi.
“Demokrasi itu persyaratan penegakan hukum yang berkeadilan. Jika sudah tajam ke lawan, tumpul ke kawan maka tinggal tunggu saja kehancuran republik ini,” ujarnya.
Ujang berpendapat, pemeriksaan tersebut harusnya tidak hanya dilakukan kepada pendukung Anies Baswedan saja. Tapi juga kepada bacapres lainnya seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
“Jika memang bersalah, tidak bisa dipertanggungjawabkan silahkan diusut. Tapi, mereka (pasangan Ganjar dan Prabowo) juga harus diusut dan diperiksa agar negara tetap berkeadilan. Tentu dengan alasan permainan pajak sekarang dan dimasa lalu,” tandasnya.
Ujang melanjutkan, pemeriksaan tersebut bisa dipandang sebagai bagian dari strategi kelompok tertentu yang menjadi lawan politik Anies-Cak Imin. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk menurunkan elektabilitas dan citranya.
Upaya itu dinilai sebagai konsekuensi dari Anies, karena dianggap pihak yang berseberangan dengan lawan politik dan pemerintahan Jokowi.
“Ini salah satu permainan politik saja.
Permainan hukum yang menyasar pada Anies, dalam dukung mendukung pasti ada konsekuensinya. Untuk itu dalam politik harus baik personal sebagai capres dan cawapres juga perusahaan pendukungnya harus bersih,” tutupnya.*
Laporan Ari Kurniansyah
